Ekonomi . 15/10/2025, 10:36 WIB
Penulis : Khanif Lutfi | Editor : Khanif Lutfi
fin.co.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk rencana pendirian pusat family office di Bali yang digagas oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut Purbaya, ide tersebut sudah lama dibahas, namun dirinya tidak terlibat dalam prosesnya. Ia juga tidak keberatan jika proyek itu tetap berjalan, asalkan tidak memakai dana negara.
“Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana. Saya fokus supaya anggaran digunakan tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak bocor. Itu aja,” tegas Purbaya di Jakarta, dikutip pada Rabu 15 Oktober 2025.
Purbaya mengaku tidak memberikan masukan apa pun terkait proyek tersebut dan menegaskan perannya hanya sebatas mendukung dari jauh.
“Saya enggak terlibat. Kalau mau, saya doain lah,” ujarnya santai.
Menariknya, Purbaya juga mengaku belum memahami secara detail konsep family office yang dimaksud Luhut, meskipun isu ini sudah sering dibicarakan.
“Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya,” tambahnya.
Luhut dan Airlangga Sudah Siapkan Tim Family Office
Sebelumnya, pada Maret 2025, Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah membentuk tim untuk mempersiapkan pendirian family office di Indonesia.
Luhut mengungkapkan, tim dari DEN dan Kemenko Perekonomian telah bekerja sejak enam bulan lalu. Ia menargetkan, pusat family office bisa terbentuk dalam tahun 2025 ini.
“Ya, tim sudah bekerja. Kita sudah mulai enam bulan lalu,” kata Luhut di Jakarta, Rabu 12 Maret 2025.
Ia juga menyebut telah mendapat masukan dari sejumlah pengelola family office global, termasuk investor Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates yang kini dikenal dekat dengan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Luhut, seluruh pihak, termasuk Presiden dan menteri terkait, sudah menyetujui rencana tersebut.
“Semua sudah setuju, termasuk Kementerian Keuangan waktu itu. Yang penting, pihak yang mau taruh uangnya juga setuju,” ujarnya.
Family Office merupakan perusahaan pengelola kekayaan milik keluarga-keluarga kaya yang biasanya menangani investasi, pajak, hingga filantropi.
Pemerintah berencana mendirikan pusat Family Office di Bali dan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar Indonesia bisa menjadi pusat pengelolaan kekayaan regional seperti Singapura dan Dubai.
PT.Portal Indonesia Media