Uang Daerah Numpuk, Menkeu: Jangan Ditahan, Segera Salurkan!

fin.co.id - Untuk mempercepat penyaluran dana transfer ke daerah (TKD), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan strategi baru guna menanggulangi penumpukan TKD.

Menurut Menkeu Purbaya, penumpukan tersebut kerap terjadi karena Pemerintah Daerah (Pemda) cenderung menahan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang mencapai sekitar Rp100 triliun. Ia menambahkan bahwa kondisi ini menjadi salah satu penyebab realisasi anggaran TKD baru terserap pada pertengahan tahun.

“Nanti lagi kita kembangkan. Di minggu pertama atau tanggal dua, sudah dapat uangnya. Jadi nggak perlu numpuk uang banyak-banyak lagi,” ungkap Menkeu Purbaya di Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025.

Lebih jauh, Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga berencana menerbitkan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) pada awal tahun 2026, untuk mendukung mekanisme pembiayaan TKD yang baru.

“Kita terbitkan surat utang yang pendek (SPN), sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan. Jadi mesti kreatif sedikit,” jelasnya.

Di sisi lain, Menkeu Purbaya turut menanggapi kemungkinan kenaikan anggaran TKD dalam APBN 2026. Ia menegaskan bahwa rencana kenaikan belum dapat dijalankan karena masih maraknya penyalahgunaan anggaran di daerah.

“Kalau saya sih mau aja naikin, cuma pemimpin di atas masih ragu karena mereka bilang sering diselewengkan uang di daerah,” ujar Menkeu Purbaya.

Karena itu, Menkeu Purbaya meminta para Gubernur Daerah untuk memperbaiki tata kelola serta penyerapan anggaran sebelum rencana kenaikan anggaran bisa dipertimbangkan.

“Saya minta ke para gubernur itu, perbaiki dulu tata kelola dan penyerapan uang di daerah,” tegasnya.

(Bianca Khairunnisa)