Ekonomi . 29/10/2025, 16:17 WIB
Penulis : Mihardi | Editor : Mihardi
fin.co.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau Ara, mengungkapkan bahwa sekitar 26,9 juta rumah di Indonesia masih tidak layak huni. Pemerintah berkomitmen untuk terus merenovasi rumah rakyat agar menjadi layak huni.
“Kita tahu bahwa rakyat kita yang punya rumah, tapi tidak layak huni, ada 26,9 juta rumah. Jadi punya rumah, tapi tidak layak huni. Di sini, negara membantu tahun ini 45 ribu rumah yang direnovasi, supaya dari tidak layak huni, jadi layak huni,” kata Ara di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 29 Oktober 2025.
Ara menambahkan, hingga kini, serapan anggaran kementerian telah mencapai 70%, dan program rumah subsidi juga berjalan cukup baik. Dari kuota 350 ribu rumah subsidi, sekitar 205 ribu sudah terserap.
“Tahun ini 45.000 rumah, tahun depan meningkat drastis menjadi 400.000 rumah layak huni, sesuai arahan Presiden,” ungkap Ara.
Selain itu, pemerintah telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG, sebelumnya IMB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ara menekankan bahwa bunga rumah subsidi tetap dijaga pada tingkat 5% sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat kecil.
Program ini juga didukung oleh Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk rumah tidak layak huni, yang sekaligus menjadi penggerak ekonomi rakyat. Aktivitas pembangunan rumah memicu konsumsi masyarakat, mulai dari pedagang bahan makanan hingga industri bahan bangunan.
Ara menegaskan, seluruh langkah ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar program perumahan menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat kecil.
(Anisha Aprilia)
PT.Portal Indonesia Media