Nasional . 30/10/2025, 19:28 WIB
Penulis : Derry Sutardi | Editor : Derry Sutardi
Tenaga Digital posisi ini menjadi tulang punggung transformasi birokrasi berbasis teknologi. Pemerintah membutuhkan ahli IT, data analyst, dan cyber security.
Analis Kebijakan dibutuhkan untuk memperkuat perumusan kebijakan publik yang lebih evidence-based dan adaptif terhadap perubahan global.
Jabatan Fungsional Penunjang Transformasi Birokrasi Modern — seperti analis SDM aparatur, perencana, serta pengelola keuangan digital.
Dengan formasi yang semakin spesifik ini, lulusan baru diharapkan lebih fokus mempersiapkan kompetensi digital, analitis, dan adaptif terhadap perubahan sistem pemerintahan modern.
Kebijakan “Zero Growth” otomatis membuat jumlah formasi CPNS 2026 jauh lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Namun, bukan berarti peluang tertutup.
Justru, ini menjadi tantangan bagi generasi muda untuk membuktikan kemampuan terbaiknya.
Lulusan baru disarankan mengasah keterampilan di bidang teknologi informasi, manajemen data, serta kebijakan publik digital.
Zudan menegaskan bahwa arah pembangunan SDM ASN saat ini bukan lagi pada kuantitas, melainkan kualitas.
“Kami ingin ASN yang lebih berkualitas, profesional, dan memiliki kemampuan digital. Itu arah transformasi birokrasi kita,” tegasnya.
Langkah zero growth juga sejalan dengan visi reformasi birokrasi nasional 2026–2030 yang menekankan pada efisiensi dan tata kelola ASN modern.
Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap pegawai yang direkrut benar-benar berkontribusi pada peningkatan pelayanan publik.
Kebijakan ini diharapkan mampu:
Menekan beban belanja pegawai yang terus meningkat setiap tahun,
Menciptakan struktur ASN yang adaptif terhadap perubahan digital,
Meningkatkan produktivitas dan kinerja lembaga pemerintahan.
Dengan demikian, birokrasi Indonesia bisa menjadi lebih cepat, efisien, dan akuntabel tanpa menambah beban keuangan negara.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media