Ribuan Guru Madrasah Demo di Monas Tuntut Kesetaraan PPPK

fin.co.id - Ribuan guru dari berbagai organisasi pendidikan menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 30 Oktober 2025. Aksi ini diikuti oleh gabungan organisasi seperti Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN), serta Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI).

Para peserta demo berasal dari berbagai wilayah, mulai dari Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Riau, hingga Sulawesi Barat. Mereka menuntut agar pemerintah memperluas kuota pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya bagi guru madrasah swasta di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).

Dalam orasinya, seorang perwakilan massa menegaskan bahwa para guru madrasah hanya ingin memperjuangkan hak yang sama seperti tenaga pendidik lainnya.

"Jika tidak becus mengurus pendidikan, bubarkan saja. Kita tidak menghujat, kita hanya mengkritisi," teriak seorang orator dari atas mobil komando, yang disambut sorak dukungan dari peserta demo lainnya.

Ketua DPW Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN) Provinsi Banten, Deni Subhani, menambahkan bahwa pemerintah perlu segera memperbaiki regulasi seleksi PPPK.

"Kami menuntut pemerintah segera merevisi regulasi seleksi PPPK, agar guru madrasah swasta juga memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi ASN," ujar Deni di tengah aksi.

Demo guru madrasah ini mengangkat beberapa tuntutan utama, antara lain:

1. Pemerintah diminta membuka kuota khusus bagi guru madrasah swasta dalam seleksi PPPK.

2.Revisi regulasi yang dianggap tidak berpihak kepada guru di bawah Kementerian Agama.

3. Kesempatan setara bagi seluruh guru non-ASN untuk menjadi bagian dari aparatur negara.

Para guru berharap, melalui aksi di Monas ini, suara mereka bisa langsung didengar oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Mereka meminta perhatian pemerintah terhadap nasib guru madrasah yang selama ini berjuang mendidik generasi bangsa tanpa kepastian status kepegawaian.

"Kami tidak ingin lebih, hanya ingin diperlakukan adil. Guru madrasah juga bagian dari pendidik bangsa," ujar salah satu peserta aksi.

(Fajar Ilman)