NasDem Dukung Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Ajak Publik Bersikap Arif

fin.co.id — Isu pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, kembali mencuat dan memicu beragam pandangan publik. Di tengah pro dan kontra tersebut, Fraksi Partai NasDem DPR RI menyerukan agar bangsa Indonesia menilai sosok Soeharto secara objektif dan arif, dengan melihat kontribusi historisnya terhadap pembangunan bangsa.

Ketua Fraksi Partai NasDem, Viktor Bungtilu Laiskodat, menegaskan bahwa pengabdian Soeharto terhadap bangsa harus ditempatkan dalam konteks sejarah yang lebih luas. Menurutnya, setiap pemimpin memiliki keputusan besar dan tantangan yang harus dihadapi demi keberlangsungan negara.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang arif menghargai pengabdian dan kontribusi tokoh terhadap bangsa dan negara,” ujar Viktor dalam keterangannya, Jumat, 31 Oktober 2025.

Soeharto Dinilai Punya Kontribusi Nyata terhadap Pembangunan

Viktor menyebut, pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia berhasil mencatat berbagai kemajuan signifikan, terutama dalam bidang ekonomi, infrastruktur, dan pendidikan. Capaian tersebut, katanya, menjadi bagian penting dari sejarah pembangunan nasional yang tidak bisa dihapus begitu saja.

“Setiap era punya kelebihan dan kekurangannya. Yang penting adalah bagaimana kita mengambil pelajaran dari masa lalu untuk memperkuat nilai demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan hari ini,” ujarnya menekankan.

Ia menambahkan, Fraksi NasDem mendukung langkah pemerintah dan Dewan Gelar, Tanda Jasa, serta Tanda Kehormatan untuk meninjau usulan gelar pahlawan bagi Soeharto secara menyeluruh. Penilaian tersebut, kata Viktor, tidak boleh hanya didasari faktor politik, melainkan juga pertimbangan moral dan historis.

NasDem Dorong Rekonsiliasi dan Pembelajaran Sejarah

Viktor berharap, wacana pemberian gelar pahlawan nasional bagi Soeharto dapat menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan rekonsiliasi sejarah. Ia menilai, perdebatan publik seharusnya diarahkan pada proses pembelajaran bersama untuk memahami masa lalu secara bijak.

“Kita perlu memandang masa lalu sebagai cermin. Dari sana, kita bisa melangkah lebih dewasa dalam membangun masa depan,” tegasnya.

Pernyataan NasDem ini muncul di tengah langkah pemerintah yang mulai menggodok daftar tokoh calon penerima gelar pahlawan nasional tahun ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) telah menyerahkan 40 nama tokoh kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon, selaku Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), di Jakarta Pusat, pada Selasa, 21 Oktober 2025.

Soeharto Masuk Daftar, Tapi Masih Menuai Kontroversi

Dari daftar tersebut, nama Soeharto kembali mencuat sebagai salah satu kandidat. Namun, langkah ini menimbulkan perdebatan di publik, termasuk dari kalangan PDIP yang masih mempertanyakan rekam jejak mantan presiden itu.

Politisi PDIP, Esti, menilai bahwa pencabutan Tap MPR beberapa tahun lalu tidak serta-merta menghapus pelanggaran yang pernah dikaitkan dengan Soeharto. Menurutnya, masih ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan sebelum keputusan akhir ditetapkan.

“Pencabutannya waktu itu setahu saya belum mencabut terhadap pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan. Baru ada beberapa poin, saya belum tuntas ya, saya tidak tuntas secara keseluruhan,” ujar Esti. “Tetapi belum ada poin-poin yang kemudian bisa merubah untuk kemudian beliau bisa menjadi pahlawan nasional. Ada hal-hal tertentu yang pasti masih harus dipertimbangkan.”