.png)
| Komponen | 2025 | 2026 | Selisih |
|---|---|---|---|
| BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) | Rp89,4 juta | Rp87,4 juta | Turun Rp2 juta |
| Bipih (Biaya ditanggung jemaah) | Rp55.431.751 | Rp54.193.807 | Turun Rp1.237.944 |
| Nilai Manfaat (Subsidi) | Rp33.978.508 | Rp33.215.559 | Turun Rp762.949 |
Dengan turunnya biaya ini, calon jemaah 2026 akan lebih ringan dalam melunasi Bipih.
Nilai manfaat (NM) yang digunakan untuk subsidi tetap dijaga di angka sekitar 38% dari total BPIH, memastikan keseimbangan antara kemampuan jemaah dan keberlanjutan dana haji.
BPKH menegaskan bahwa penurunan biaya tidak berarti mengorbankan kualitas layanan. Sebaliknya, efisiensi dilakukan agar tetap menjaga dua prinsip utama pengelolaan dana haji: keadilan dan keberlanjutan.
“Besaran biaya haji tahun ini mencerminkan keseimbangan antara kemampuan jemaah dan pengelolaan nilai manfaat dana haji yang optimal. BPKH berkomitmen penuh mendukung keputusan biaya haji 2026 ini,” tegas Fadlul.
BPKH juga memastikan ketersediaan dana nilai manfaat dalam kondisi aman dan siap disalurkan, sehingga pelunasan maupun pemberangkatan jemaah dapat berjalan lancar.
Penurunan biaya haji 2026 tidak hanya meringankan beban finansial calon jemaah, tetapi juga menjadi sinyal positif terhadap pengelolaan keuangan haji yang sehat dan transparan.
Dengan efisiensi ini:
-
Jemaah bisa menabung lebih cepat untuk pelunasan.
-
Kualitas layanan tetap terjaga, termasuk akomodasi dan konsumsi di Tanah Suci.
-
Dana manfaat tetap berkelanjutan untuk membantu jemaah di tahun-tahun berikutnya.
Selain itu, penurunan ini mencerminkan sinergi kuat antara pemerintah, DPR, dan BPKH dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pelayanan dan kemampuan ekonomi masyarakat.
Selain penurunan biaya, terdapat juga penyesuaian kuota jemaah.
Untuk tahun 2026, Provinsi Riau mendapatkan kuota 4.682 jemaah, turun dari 5.047 jemaah pada 2025.
Penurunan ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk menyamakan masa tunggu haji di seluruh daerah.
