Hukum dan Kriminal . 04/11/2025, 10:16 WIB
Penulis : Sigit Nugroho | Editor : Sigit Nugroho
fin.co.id - Kejadian mengejutkan terjadi di Provinsi Riau. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap tiga penyelenggara negara dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), termasuk Gubernur Riau, Abdul Wahid. Ketiganya kini telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa pagi, 4 November 2025, pukul 09.35 WIB.
Abdul Wahid terlihat mengenakan kaus putih polos dan celana panjang hitam. Masker putih menutupi sebagian wajahnya, sementara ia menjinjing tas hijau toska. Bersama Wahid, hadir juga Kepala Dinas PUPR-PKPP, Muhammad Arif Setiawan, serta Sekretaris Dinas PUPR-PKPP, Ferry Yunanda. Ketiganya langsung menjalani pemeriksaan intensif di gedung KPK.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan, “Ada sejumlah 9 orang, dari 10 orang yang ditangkap, yang kemudian akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK.” Ia menambahkan, selain para pejabat yang diamankan, tim KPK juga menyita sejumlah uang tunai yang diduga terkait dugaan tindak pidana korupsi. Namun, jumlah uang yang diamankan belum dirinci dan akan diumumkan dalam konferensi pers resmi.
“Selain pihak-pihak yang diamankan, ada juga sejumlah uang sebagai barang bukti yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini,” kata Budi. Saat ini, enam orang lainnya masih dalam perjalanan menuju Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Kegiatan OTT di Riau ini telah dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. “Benar,” ujarnya singkat saat dimintai konfirmasi pada Senin, 3 Oktober 2025. Meski demikian, KPK belum merinci secara terbuka siapa saja yang menjadi target operasi selain pejabat yang sudah disebutkan.
OTT ini menjadi sorotan publik karena menyasar pejabat tinggi daerah, termasuk gubernur yang sedang aktif menjabat. KPK menegaskan bahwa seluruh proses pemeriksaan akan dilakukan sesuai prosedur hukum, termasuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam waktu 1x24 jam setelah penahanan.
Operasi senyap KPK di Riau ini menegaskan komitmen lembaga antirasuah untuk menindak praktik korupsi di tingkat pemerintahan daerah. Dengan menyasar pejabat tinggi dan menyita uang tunai, KPK menunjukkan sinyal tegas bahwa integritas pejabat publik tetap menjadi fokus utama penegakan hukum di Indonesia.
Publik kini menanti hasil pemeriksaan KPK, terutama terkait keterkaitan antara uang tunai yang disita dengan dugaan kasus korupsi yang menjerat para pejabat. Kasus ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas pejabat daerah adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
“Kami akan terus mengikuti proses hukum yang berlaku dan memastikan seluruh pihak yang diamankan diperiksa secara profesional. Ini bagian dari upaya KPK menjaga integritas penyelenggara negara,” tambah Budi Prasetyo.
Penangkapan Abdul Wahid dan sejumlah pejabat lainnya di Riau menjadi peringatan bagi seluruh kepala daerah dan pejabat publik. KPK menegaskan bahwa operasi tangkap tangan ini bukan hanya soal individu, tetapi juga sinyal penting bagi seluruh birokrasi agar lebih transparan dalam mengelola keuangan dan proyek pemerintah.
Dengan OTT ini, publik semakin melek terhadap proses penegakan hukum dan pengawasan terhadap pejabat publik. Bagaimana kasus ini berkembang akan menjadi sorotan nasional, terutama terkait langkah-langkah pencegahan korupsi di tingkat daerah. - Ayu Novita/Disway -
PT.Portal Indonesia Media