.png)
fin.co.id - Ketegangan diplomatik kembali mewarnai Dewan Keamanan PBB setelah Amerika Serikat mengusulkan pembentukan pasukan stabilisasi internasional (International Stabilization Force/ISF) untuk Gaza.
Alih-alih mendapat dukungan penuh, usulan tersebut ditentang keras oleh Rusia, China, dan sejumlah negara Arab, yang menilai rancangan itu masih meninggalkan banyak masalah substantif terutama terkait masa depan pemerintahan Gaza dan peran Otoritas Palestina.
Menurut laporan The Associated Press, empat diplomat PBB menyebut bahwa Moskow dan Beijing secara tegas meminta penghapusan total “Dewan Perdamaian”, tubuh baru yang diusulkan dalam rencana gencatan senjata Presiden Donald Trump.
Mereka menilai struktur tersebut kabur, tidak memiliki legitimasi, dan berpotensi menciptakan kekuasaan bayangan di wilayah Gaza.
AS Mendorong Resolusi, Tapi Bahasanya Dinilai “Terlalu Lemah”
Dalam draf terbaru yang beredar pada Rabu malam, AS menambahkan kalimat komitmen terhadap penentuan nasib sendiri Palestina, meski bahasanya dianggap masih sangat lemah oleh sejumlah anggota dewan.
Diplomat menyebut bahwa penolakan bukanlah hal baru dalam proses perundingan. Namun kali ini, jurang perbedaan dinilai semakin tajam—bahkan menyentuh isu mendasar:
Bagaimana Gaza akan dikelola setelah perang dan siapa yang bertanggung jawab?
Beberapa negara Arab yang diproyeksikan bergabung dalam ISF bahkan menolak terlibat bila mandat yang jelas dari PBB tidak diberikan.
Misi AS untuk PBB memperingatkan bahwa upaya untuk menunda atau memecah konsensus justru akan berdampak langsung pada warga sipil Palestina.
“Upaya untuk menabur perselisihan memiliki konsekuensi yang serius, nyata, dan sepenuhnya dapat dihindari bagi warga Palestina di Gaza,”
demikian pernyataan misi AS.
Marco Rubio Desak PBB Segera Sahkan Resolusi
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, juga mendorong agar resolusi segera disahkan tanpa menunggu lebih lama:
