“Kami tidak ingin kehilangan momentum,” ujarnya usai pertemuan Menlu G7 di Kanada.
AS pertama kali mengedarkan rancangan resolusi pada pekan lalu yang memberikan mandat luas kepada ISF untuk mengamankan Gaza hingga akhir tahun 2027.
Pasukan ini nantinya bekerja bersama Dewan Perdamaian badan baru yang hingga kini belum memiliki struktur atau anggota yang jelas.
Namun justru ketidakjelasan itu yang memicu penolakan paling keras dari Rusia, China, dan Aljazair.
Salah satu poin yang paling diperdebatkan adalah tidak adanya pemerintahan transisi yang jelas di Gaza. Rusia dan China menilai AS mencoba membentuk struktur baru tanpa melibatkan pihak paling relevan: Otoritas Palestina (PA).
Draf baru menyebut bahwa:
Setelah reformasi PA dilakukan dan pembangunan Gaza semakin maju, “kondisinya mungkin sudah siap untuk jalur menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina.”
Namun bahasa tersebut dianggap terlalu abstrak, tidak menawarkan timeline, dan tidak menjamin berdirinya negara Palestina.
Beberapa negara mempertanyakan logika usulan tersebut, mengingat PM Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka menolak pembentukan negara Palestina dan menolak PA memerintah Gaza
Dalam draf revisi, AS memasukkan poin bahwa ketika pasukan stabilisasi memastikan kontrol keamanan, maka Israel akan menarik militernya dari Gaza.
Namun penarikan ini:
-
harus berdasarkan standar
-
memerlukan pencapaian tertentu
-
dan mengikuti kerangka waktu yang disepakati oleh Israel, ISF, AS, serta pihak lain
Dengan kata lain, tidak ada tanggal pasti, yang membuat banyak negara khawatir Israel bisa menunda penarikan tanpa batas waktu.