APBD Segede Gaban Tapi Kemiskinan di Kabupaten Tangerang Mandek, Ada Apa?

fin.co.id -  Ironi mewarnai pembangunan di Kabupaten Tangerang. Meski memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar di Provinsi Banten, mencapai Rp8,72 triliun, angka kemiskinan di wilayah ini masih memprihatinkan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang mencatat, hingga Maret 2025, terdapat 260.900 jiwa atau 6,42 persen penduduk yang hidup dalam kemiskinan.

Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umardani, angkat bicara menyoroti lambannya penanganan masalah krusial ini. Menurutnya, akar masalah terletak pada lemahnya validasi data kemiskinan, yang berakibat pada program bantuan yang tidak tepat sasaran.

"Data-nya dulu yang harus dikuatkan," tegas Deden, dikutip Rabu (19/11/2025).

Ia mendesak pemerintah daerah untuk segera memperkuat validasi data warga miskin, memastikan bantuan sosial seperti PKH dan BPNT diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

Tak hanya itu, Deden juga menyoroti perlunya audit menyeluruh terhadap seluruh program APBD yang diklaim bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan.

"Jika program tersebut tidak memberikan dampak signifikan, segera evaluasi dan ganti dengan program yang dapat menurunkan angka pengangguran serta kemiskinan secara nyata," ujarnya.

APBD Naik, Penurunan Kemiskinan Minim

Kenaikan APBD Kabupaten Tangerang, yang diproyeksikan mencapai Rp8,72 triliun pada APBD Perubahan 2025, ternyata tidak berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan. BPS mencatat, penurunan angka kemiskinan hanya 0,13 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Deden menilai capaian ini sangat tidak ideal untuk daerah dengan APBD yang terus meningkat.

"Jika angka penurunannya hanya di nol koma, ini harus diakui ada ketidaktepatan sasaran program-program yang saat ini berjalan," tegasnya.

Pengangguran Jadi PR Besar

Selain kemiskinan, persoalan pengangguran juga masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2025 mencapai 5,94 persen, hanya turun tipis 0,12 persen dari tahun sebelumnya. Padahal, Kabupaten Tangerang dikenal sebagai kawasan industri besar dengan ribuan pabrik.

Deden menyoroti sistem perekrutan tenaga kerja yang dinilai belum berjalan baik. "DPRD bahkan telah mengusulkan alokasi anggaran khusus untuk memberantas praktik percaloan tenaga kerja pada tahun 2026, yang dianggap turut memicu tingginya pengangguran," tandasnya.