.png)
Seira menjelaskan temuan ini merupakan hasil pemantauan acak terhadap 102 SPPG di seluruh Indonesia. Pemantauan dilakukan pada Oktober hingga November 2025, bertepatan dengan fase persiapan pelaksanaan program MBG 2025.
Untuk menghimpun data, ICW menggabungkan dua sumber utama:
-
Data yayasan MBG dari Ditjen AHU Kemenkumham
-
Struktur pengurus yayasan yang mencantumkan latar belakang atau afiliasi politik individu
Dengan metode tersebut, ICW memastikan bahwa pemetaan afiliasi dilakukan secara objektif dan terukur.
Sebelumnya, pemerintah juga mengumumkan bahwa 264 SPPG dinilai belum siap menjalankan program Makan Bergizi Gratis pada 2025. Kementerian PUPR pun menargetkan pembangunan 222 lokasi dapur dengan nilai kontrak sekitar Rp 1,23 triliun.
Temuan ICW ini pun menambah daftar persoalan yang mengiringi pelaksanaan MBG 2025, mulai dari infrastruktur, kapasitas yayasan, hingga potensi tarik-menarik kepentingan politik.
Afiliasi yayasan dengan parpol bukan serta merta pelanggaran. Namun, dalam konteks program nasional yang menyangkut anggaran besar dan penerima manfaat yang luas, keterhubungan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, seperti:
-
penunjukan yayasan yang tidak objektif,
-
risiko penyalahgunaan program untuk pencitraan politik,
-
kesenjangan dalam distribusi dana dan fasilitas,
-
serta berkurangnya kepercayaan publik terhadap transparansi program.
Seira menekankan bahwa tujuan ICW mengungkap data ini adalah agar pemerintah memperketat pengawasan, verifikasi yayasan, dan memastikan program MBG berjalan dengan bersih, transparan, dan bebas dari kepentingan politik.
