PM Israel Benjamin Netanyahu Minta Pengampunan Atas Kasus Korupsinya

Intinya:

• Netanyahu mengajukan permintaan pengampunan kepada Presiden Israel untuk menghentikan kasus korupsinya.
  
• Langkah ini memicu gejolak politik dan dinilai mirip strategi Donald Trump.
  
• Oposisi menolak pengampunan tanpa pengakuan bersalah dan menilai permintaan itu sebagai manuver politik.
  
  

Dalam video yang dirilis bersamaan dengan permintaan itu, Netanyahu menyebut langkahnya sebagai pengorbanan demi kepentingan nasional. Ia mengatakan seharusnya ia melanjutkan persidangan hingga akhir untuk membersihkan nama, namun situasi keamanan dan politik membuatnya mengambil jalan lain.

fin.co.id - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengajukan permintaan pengampunan kepada Presiden Israel Isaac Herzog pada Minggu lalu. Permintaan ini bertujuan menghentikan persidangan kasus korupsi yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Langkah tersebut disampaikan melalui surat resmi satu halaman, dengan bahasa sopan dan tanpa kata “pengampunan”, namun isinya jelas: ia meminta agar persidangannya dihentikan.

Permintaan Netanyahu ini langsung memicu perdebatan luas karena dinilai mirip dengan strategi politik mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Surat itu juga muncul sekitar dua minggu setelah Trump sendiri mengirim surat kepada Herzog dan meminta agar Netanyahu diberi pengampunan.

Tim hukum Netanyahu mengajukan dokumen setebal 111 halaman yang berisi kritik keras terhadap proses penyidikan dan dakwaan. Mereka menegaskan bahwa Netanyahu adalah korban dan meyakini ia pada akhirnya akan dinyatakan tidak bersalah. Gaya penyampaian tersebut terlihat serupa dengan taktik yang kerap digunakan Trump, yaitu menyerang lembaga penegak hukum dan menggambarkan diri sebagai pihak yang didiskriminasi.

Para pengacara Netanyahu beralasan bahwa demi kepentingan Israel, perdana menteri tidak seharusnya menghabiskan waktu untuk menjalani persidangan. Padahal, ketika ia didakwa pada 2019, publik telah meminta Netanyahu mundur untuk fokus pada proses hukum—namun ia menolak.

Permintaan pengampunan ini langsung mengalihkan fokus politik Israel. Kritik terhadap RUU wajib militer komunitas ultra-Ortodoks dan desakan pembentukan komisi penyelidikan serangan 7 Oktober 2023 mendadak mereda. Para pemimpin oposisi kini lebih banyak membahas permintaan pengampunan ini dan menegaskan bahwa pengampunan tidak bisa diberikan begitu saja.

Mantan perdana menteri Naftali Bennett menyatakan mendukung pengampunan jika Netanyahu bersedia pensiun dari dunia politik. Sementara itu, pemimpin oposisi Yair Lapid menilai Presiden Herzog tidak dapat mengabulkan pengampunan tanpa pengakuan bersalah, penyesalan, dan pengunduran diri Netanyahu dari jabatan politik.

Pengamat politik Reuven Hazan menilai manuver Netanyahu ini adalah upaya mengalihkan isu.
“Dia melempar isu ini supaya publik membicarakannya, bukan isu lain,” ujar Hazan.

Dalam video yang dirilis bersamaan dengan permintaan itu, Netanyahu menyebut langkahnya sebagai pengorbanan demi kepentingan nasional. Ia mengatakan seharusnya ia melanjutkan persidangan hingga akhir untuk membersihkan nama, namun situasi keamanan dan politik membuatnya mengambil jalan lain.

Persidangan Netanyahu berjalan lambat sejak dimulai pada 2020, dengan berbagai penundaan. Tim kuasa hukumnya bahkan memperkirakan akan memanggil hingga 100 saksi, sehingga beberapa pihak menilai persidangan baru akan selesai pada 2028.

Netanyahu hadir di pengadilan pada Senin, namun agenda sidang Selasa dibatalkan. Ia dijadwalkan kembali hadir pada Rabu.

Dalam pernyataan videonya, Netanyahu memperingatkan bahwa persidangan yang berlanjut hanya akan memperdalam perpecahan di masyarakat. Namun kritik menyebut bahwa justru ia sendiri yang menyebabkan perpecahan tersebut. *

Source: The Nwe York Time