Insentif Otomotif Bikin Panas! Perdebatan Kemenperin vs Menko Airlangga Disorot Tajam, Ekonom: Tujuannya Patut Dipertanyakan!

fin.co.id - Kondisi industri otomotif di Indonesia kini tengah dilanda polemik panas yang memicu perdebatan sengit di level kebijakan tertinggi. Perbedaan pandangan mencolok antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengenai pemberian insentif untuk sektor otomotif menciptakan ketidakpastian yang mengkhawatirkan.

Kemenperin bersikeras bahwa insentif, khususnya untuk kendaraan listrik, sangat diperlukan. Argumen utama mereka adalah untuk mencegah ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor otomotif, yang saat ini diklaim mengalami pelemahan. Mereka melihat insentif sebagai alat vital untuk menopang rantai hulu-hilir industri dan menjaga agar ribuan pekerja tetap memiliki penghidupan.

Namun, di sisi lain, Menko Airlangga Hartarto justru mengambil sikap yang bertentangan. Keputusannya untuk meniadakan pemberian insentif bagi kendaraan listrik didasarkan pada pertimbangan perkembangan pasar kendaraan listrik selama dua tahun terakhir. Artinya, menurut pandangan Menko, pasar seharusnya sudah cukup matang atau setidaknya insentif yang ada tidak lagi relevan dengan kondisi pasar saat ini.

Pertentangan kebijakan dari dua lembaga penting negara ini sontak menjadi sorotan tajam. Perdebatan ini memunculkan pertanyaan kritis yang langsung diarahkan pada inti permasalahan: untuk apa sebenarnya insentif tersebut dirancang dan siapa pihak yang paling diuntungkan?

Alarm Publik Berbunyi: Siapa Untung, Siapa Bayar Konsekuensi Kemacetan?

Polemik kebijakan insentif ini mengundang perhatian serius dari para ahli. Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai perdebatan ini justru melahirkan pertanyaan baru yang mendasar tentang tujuan insentif itu sendiri.

Achmad Nur Hidayat menekankan bahwa publik berhak meminta transparansi dan kejelasan. “Publik berhak bertanya: selama ini insentif dirancang untuk tujuan apa, siapa yang paling diuntungkan, dan siapa yang diam diam membayar konsekuensinya melalui kemacetan, ketimpangan akses mobilitas, serta beban fiskal yang seharusnya bisa dialihkan ke layanan publik yang lebih merata,” ujar Achmad ketika dihubungi pada Rabu (03/12).

Pernyataan ini menohok karena menyentuh isu krusial di luar angka penjualan mobil: dampak sosial dan fiskal. Insentif yang bertujuan membuat mobil lebih murah, tetapi tidak disertai peta jalan pengendalian jumlah kendaraan, hanya akan menghasilkan kemacetan yang makin padat dan ketimpangan akses mobilitas yang makin melebar. Uang negara (beban fiskal) yang digunakan untuk insentif ini, menurut Achmad, seharusnya bisa dialihkan untuk membenahi layanan publik yang lebih merata.

Efektivitas Insentif Dipertanyakan: Apakah Hanya Menambah Jumlah Kendaraan?

Menanggapi klaim Kemenperin bahwa insentif masih dibutuhkan untuk mencegah PHK dan menjaga rantai pasok, Achmad Nur Hidayat meminta publik untuk melakukan kritik konstruktif terhadap efektivitas kebijakan tahun-tahun sebelumnya.

“Saya cenderung melihatnya sebagai alarm bahwa kebijakan insentif mobil listrik sejak awal terlalu sempit tujuannya,” pungkas Achmad. Ia melihat insentif hanya fokus pada satu tujuan: membuat mobil listrik lebih murah. Namun, target yang sempit ini tanpa diimbangi oleh pembenahan transportasi publik dan kebijakan pengendalian kendaraan, hanya berujung pada peningkatan jumlah kendaraan, sementara ruang jalan tetap stagnan.

Artinya, jika insentif tidak berhasil menjaga rantai hulu-hilir industri secara mandiri atau mencegah pelemahan sektor, maka efektivitasnya dalam jangka panjang patut diragukan. Achmad menyiratkan bahwa kebijakan yang tidak holistik ini hanya memperparah masalah kemacetan di perkotaan tanpa memberikan solusi berkelanjutan bagi industri ataupun publik.

Tuntutan Insentif Tepat Sasaran: Fokus Kelas Menengah ke Bawah

Perdebatan ini juga membuka ruang bagi pandangan dari komunitas otomotif. Dukungan terhadap rencana insentif, namun dengan kriteria yang lebih spesifik, datang dari Founder Xpander Mitsubishi Owners Club (X-MOC), Sonny Eka Putra. Sonny berpendapat, dukungan fiskal pemerintah tidak seharusnya diberikan secara menyeluruh, tetapi harus melihat kebutuhan setiap segmen pasar secara spesifik.

“Dukungan fiskal dari pemerintah harusnya menyasar kendaraan untuk kelas menengah ke bawah. Maksudnya insentif itu diperlukan untuk mobil kalangan menengah ke bawah biar tepat sasaran. Kalau yang di segmen atas itu nggak wajib malah,” tutur Sonny. Pandangan ini menawarkan solusi kompromi, di mana insentif hanya diberikan kepada segmen masyarakat yang paling membutuhkan, sehingga dana fiskal menjadi lebih tepat guna dan adil.