.png)
fin.co.id - Isu mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 mulai menjadi sorotan setelah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo Subianto akan turun langsung menentukan arah kebijakan pengupahan tahun depan.
Hal tersebut disampaikan Dasco saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KSPSI AGN di Jakarta, Kamis 4 Desember 2025.
Dengan adanya sinyal ini, para pekerja, serikat buruh, hingga pelaku usaha kini mulai menanti bagaimana kebijakan Prabowo di tahun kedua pemerintahannya apalagi mengingat keputusan UMP 2025 yang cukup berani.
Dalam sambutannya, Dasco menuturkan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap isu upah minimum.
Dasco bahkan menyebut bahwa Prabowo ingin penentuan UMP 2026 berjalan dengan pola yang sama seperti tahun sebelumnya.
“Presiden bilang, soal upah serahkan kepada saya. Nanti saya rundingkan seperti tahun lalu,” ujar Dasco, menirukan ucapan Prabowo saat berbicara kepada para petinggi KSPSI.
Sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, Dasco memastikan bahwa Prabowo akan mengambil peran signifikan dalam merumuskan keputusan upah minimum, terutama mengingat kompleksitas ekonomi global dan kebutuhan meningkatkan kesejahteraan buruh.
Rekam Jejak Keberpihakan Prabowo Dalam Kenaikan UMP 2025
Dasco sekaligus mengingatkan kembali mengenai diskresi Presiden dalam penetapan UMP 2025. Kala itu,
Menteri Ketenagakerjaan mengusulkan angka tertentu, namun Prabowo justru memutuskan kenaikan UMP nasional sebesar 6,5%, angka yang dianggap sebagai jalan tengah antara aspirasi buruh dan kemampuan dunia usaha.
“Kita sama-sama ingat, dulu Menaker mintanya sekian, tapi Presiden bilang sekian aja. Itu contoh bagaimana beliau memediasi,” jelas Dasco.
Keputusan Prabowo kala itu membuat beberapa pihak terkejut, namun mayoritas serikat buruh memberikan apresiasi karena dianggap menunjukkan keberpihakan sekaligus keberanian politik.
