Jakarta Utara Diterjang Rob, Pramono Bersyukur yang Diperkirakan Ahok Tidak Terjadi

fin.co.id - Sejumlah wilayah di Jakarta Utara terendam banjir rob atau air pasang laut sejak Kamis 4 Desember 2025.

Adapun wilayah pesisir Jakarta yang terendam banjir Rob meliputi kawasan Muara Angke, Muara Baru, Kamal Muara, Kamal, Sunda Kelapa, Green Bay Pluit, Jalan RE Martadinata, Ancol, Marunda, Cilincing, hingga Kepulauan Seribu.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta memperkirakan banjir rob akan terjadi hingga 10 Desember 2025.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersyukur, meski banjir rob merendam sejumlah wilayah di pesisir Jakarta, namun yang diperkirakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak terjadi.

Diketahui Ahok yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu pernah memperkirakan jika tanggul Pantai Mutiara di Pluit jebol diterjang rob, maka banjir akan merendam hingga kawasan Monas.

"Ketika rob-nya naik, yang oleh Pak Ahok diperkirakan kalau jebol bisa sampai banjir di Monas, waktu itu saya jawab dengan serius juga bahwa mudah mudahan tidak terjadi dan Alhamdulillah tidak terjadi," kata Pramono saat mengecek tanggul di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin 8 Desember 2025.

Pramono mengatakan, banjir rob kali ini tidak berdampak terlalu parah berkat antisipasi sejak jauh-jauh hari.

Pramono telah memerintahkan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta untuk menyiagakan seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki.

"Untung di Jakarta kemarin kami sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari, penyiapan pompa dan sebagainya," ujarnya.

Untuk penanganan Rob jangka panjang, Pramono meminta agar Dinas SDA melanjutkan pembangunan tanggul pengaman pantai atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Pembangunan tanggul yang harus segera dilanjutkan yakni segmen Asahimas sepanjang 1,2 kilometer (Km), segmen Ancol Barat-Seafront sepanjang 0,8 Km, serta Tanggul Mitigasi Muara Angke sepanjang 1,1 Km.

Pramono mengungkapkan, saat ini total telah terbangun sekitar 11,7 Km dari 28 Km tanggul yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Maka untuk itu saya tetap meminta kepada dinas sumber daya air untuk melanjutkan pembangunan di tahun 2026," pungkasnya. (Cahyono)