Prabowo Setujui Bantuan Rp60 Juta per Rumah untuk Pengungsi Banjir Bandang dan Longsor

Intinya: 

• Prabowo setujui bantuan Rp60 juta per rumah untuk korban bencana.

• 37.546 rumah dilaporkan rusak, pendataan masih berjalan.

• Pemerintah siapkan huntara Rp30 juta per unit.

Adapun pembangunan hunian tetap akan ditangani Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman .

fin.co.id - Presiden Prabowo Subianto menyatakan persetujuan untuk mengalokasikan bantuan sebesar Rp60 juta bagi setiap rumah milik pengungsi yang mengalami kerusakan berat maupun hancur akibat banjir bandang dan longsor.

Dukungan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu malam 7 Desember 2025 .

Dalam pertemuan itu, Presiden menerima laporan mengenai perkembangan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa jumlah rumah rusak terus diperbarui.

“Per hari ini, Bapak Presiden, rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546 rumah baik yang rusak berat — rusak berat ini termasuk yang hilang kena sapu banjir — kemudian rusak sedang, dan rusak ringan,” kata Suharyanto dalam rapat tersebut.

Ia menegaskan bahwa angka itu masih bisa berubah karena proses pendataan masih berjalan bersama Kementerian Pekerjaan Umum.

Suharyanto juga menyampaikan usulan terkait teknis pembangunan hunian bagi para pengungsi. Untuk hunian sementara, ia mengusulkan agar proses pembangunan dilakukan oleh personel TNI dan Polri yang tergabung dalam satgas penanggulangan bencana.

Adapun pembangunan hunian tetap akan ditangani Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” kata Suharyanto dalam laporan yang sama.

Terkait kebutuhan biaya, BNPB mengajukan anggaran Rp60 juta untuk satu unit hunian tetap. Presiden Prabowo kemudian memastikan kecukupan anggaran tersebut.