Kesepakatan Dagang AS-Indonesia di Ujung Tanduk, AS Tuduh Jakarta Ingkari Komitmen Juli 2025, Apa Itu?

Indonesia Ingin Ubah Kerangka Kesepakatan

Menurut pejabat AS tersebut, pemerintah Indonesia telah menyampaikan langsung kepada Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, bahwa beberapa komitmen dalam kesepakatan bersifat mengikat dan tidak bisa disetujui sepenuhnya.

Tak hanya itu, Jakarta juga disebut ingin mengubah kerangka besar perjanjian dagang yang sebelumnya telah disusun.

Langkah ini dianggap Washington sebagai bentuk kemunduran yang signifikan. Pemerintah AS menilai perubahan tersebut akan menurunkan kualitas kesepakatan, terutama jika dibandingkan dengan perjanjian dagang terbaru yang baru saja disepakati AS dengan Malaysia dan Kamboja.

Pernyataan pejabat AS itu mempertegas laporan Financial Times yang sebelumnya menyebut Indonesia mundur dari komitmen penghapusan hambatan non-tarif, terutama untuk:

• Ekspor industri AS

• Ekspor pertanian AS

• Perdagangan digital dan ekonomi berbasis data

Isu perdagangan digital menjadi salah satu titik sensitif karena menyangkut perlindungan data, layanan cloud, hingga perusahaan teknologi raksasa AS yang ingin lebih leluasa beroperasi di Indonesia.

Mundurnya Indonesia dari komitmen ini dinilai berpotensi mengganggu rencana ekspansi perusahaan-perusahaan AS di Asia Tenggara.

Hingga saat ini, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan tersebut. Sikap diam ini justru memunculkan spekulasi bahwa negosiasi di balik layar tengah berlangsung sengit.

Para analis menilai, AS masih membuka ruang diplomasi agar perjanjian tetap bisa diselamatkan sebelum resmi dinyatakan gagal.

Menteri Keuangan AS: Indonesia “Keras Kepala”

Sinyal keras dari Washington sebenarnya sudah muncul sejak pekan lalu. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, dalam forum DealBook yang digelar The New York Times, menyebut Indonesia:

“Menjadi sedikit keras kepala dalam perundingan dagang dengan AS.”

Meski tidak mengungkap detail persoalan, Bessent secara terbuka membandingkan Indonesia dengan Malaysia, yang disebut telah menghapus ribuan tarif perdagangan, sehingga arus perdagangan kedua negara berjalan jauh lebih lancar.