fin.co.id - Di tengah dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang memanas, mirip dengan fluktuasi harga komoditas global, Front Persatuan Nahdliyyin (FPN) langsung tancap gas mengeluarkan sikap resmi. Mereka mendesak NU agar segera kembali ke marwah pendirian para masyayikh dan menjauhkan diri dari pusaran kepentingan politik praktis yang berpotensi mengaburkan tujuan utama jam'iyyah.

Koordinator Nasional FPN, Dzulfahmi, seorang tokoh muda NU yang berpengalaman, menyerukan peringatan keras.

"Para masyayikh mendirikan NU demi ‘izzul Islam wal muslimin. Karena itu, menyeret NU pada tarik-menarik kepentingan politik jelas bertentangan dengan ruh pendirian NU," ujar Dzulfahmi dalam keterangan tertulisnya.

Dzulfahmi menekankan bahwa Khittah 1926 adalah pedoman historis yang wajib dipegang teguh. Pedoman ini menegaskan bahwa NU adalah organisasi sosial-keagamaan, bukan alat untuk berebut pengaruh. Dia mengingatkan misi fundamental organisasi: "NU harus kembali pada misinya: menjaga akidah Ahlussunnah wal Jama'ah, mengangkat martabat ulama, menyejahterakan umat, serta memperkuat persaudaraan kebangsaan."

Syuriah Adalah Puncak Otoritas: Kiai Memimpin, Santri Melaksanakan!

FPN secara eksplisit menegaskan hirarki otoritas di tubuh NU. Dzulfahmi menyebut posisi Syuriah sebagai puncak tertinggi organisasi. Para kiai-lah yang memegang mandat penuh dalam menentukan arah jam'iyyah (organisasi).

Sebaliknya, Tanfidziyah (badan pelaksana) hanyalah pelaksana amanah organisasi—mereka adalah "para santri" yang bertugas menjalankan garis keputusan yang ditetapkan para ulama.

"Keputusan Syuriah bersifat mengikat dan wajib dipatuhi seluruh jajaran NU," tegasnya.

Oleh karena itu, FPN memberikan dukungan mutlak kepada hasil Rapat Pleno Syuriah PBNU pada 9–10 Desember 2025. Keputusan ini mencakup semua poin penting, termasuk pengangkatan Pj Ketua Umum hingga penetapan jadwal Muktamar ke-35.

FPN juga menegaskan di mana loyalitas mereka berlabuh. "Loyalitas kami jelas: kepada Rais Aam sebagai manaratul jam’iyyah (mercusuar organisasi) dan rujukan tertinggi dalam setiap keputusan,” ucap Dzulfahmi. Rais Aam adalah pemegang mandat tertinggi Syuriah dan penjaga marwah organisasi.

Forum Kultural Boleh, Tapi Tak Boleh Melangkahi Kewenangan Kiai!

Menanggapi ramainya kemunculan forum-forum kultural di Bangkalan, Ploso, Tebuireng, Cirebon, Jogja, dan Surabaya, FPN mengambil sikap yang seimbang. Dzulfahmi menilai keberadaan forum tersebut tidak perlu dipermasalahkan.

"Semua forum itu bagian dari ikhtiar baik warga NU. Namun tidak boleh melampaui kewenangan Syuriah PBNU. Yang formal dan konstitusional tetap mekanisme organisasi," jelasnya.

FPN menggarisbawahi bahwa Mustasyar (dewan penasihat) memiliki saluran resmi untuk memberi pandangan, yaitu melalui rapat pleno PBNU. Bahkan, demi kelapangan dan kehormatan proses transisi, FPN membuka opsi agar Gus Yahya dapat diundang secara terhormat untuk menyampaikan salam perpisahan.

FPN berharap Pleno PBNU yang dipimpin Syuriah ini segera menghasilkan keputusan kolektif yang menghentikan kegaduhan dan memberikan kepastian menuju Muktamar 2026. Dzulfahmi bahkan mengajukan langkah konkret: “Jika diperlukan, Munas Alim Ulama dan Konbes NU bisa digelar sebagai bentuk ishlah jam’iyyah dan pemulihan wibawa NU.”