Gubernur Aceh Mengaku Tidak Tahu Soal Surat Bantuan ke PBB

"Apalagi mereka (UNDP - UNICEF) mitra strategis pemerintah dalam program pembangunan Indonesia, pendampingan anak-anak," kata Muhammad MTA.

Sebelumnya Pemerintah Aceh meminta keterlibatan dua lembaga internasional di bawah PBB untuk membantu menangani pasca-bencana banjir bandang dan longsor di Tanah Rencong.

Menurut pernyataan tertulis dari Pusat Informasi PBB (UNIC) di Jakarta, Senin, NDP Indonesia telah menerima permintaan resmi dari Aceh pada 14 Desember 2025.

Saat ini UNDP tengah melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik yang dapat diberikan kepada pihak-pihak nasional yang terlibat dalam penanganan, serta masyarakat yang terdampak seiring dengan mandat UNDP mengenai pemulihan dini (early recovery).

Kemudian juga disampaikan bahwa UNICEF telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dan saat ini sedang meninjau bidang-bidang dukungan yang diminta melalui koordinasi dengan otoritas terkait.

Hal itu dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas, dimana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah.