.png)
fin.co.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pejabat negara yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.
Sikap tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan yang dipimpinnya berkomitmen menegakkan hukum dan membersihkan birokrasi dari berbagai bentuk penyelewengan.
Prabowo menekankan bahwa penilaian terhadap kinerja pejabat tidak akan dipengaruhi latar belakang politik, suku, agama, maupun ras. Semua pejabat, kata dia, memiliki tanggung jawab yang sama dalam melayani rakyat.
“Kami tidak akan ragu-ragu copot, memecat pejabat yang tidak mampu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat partai mana asal-usul, suku mana, agama mana, ras mana,” kata Prabowo, dikutip dari Antara, Jumat, 19 Desember 2025.
Selain mengancam sanksi tegas, Prabowo juga memberikan imbauan terbuka kepada para pejabat yang merasa tidak sanggup menjalankan tugas negara.
Ia meminta mereka dengan kesadaran sendiri untuk meninggalkan jabatan, demi kepentingan rakyat yang lebih besar.
“Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kami persilakan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat,” ujarnya.
Menurut Prabowo, jabatan publik bukan sekadar posisi atau kekuasaan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Ketika amanah itu disalahgunakan, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat luas.
Prabowo menyoroti berbagai praktik penyelewengan yang selama ini terjadi dan dinilai menjadi salah satu penyebab utama beratnya beban hidup rakyat.
Mulai dari korupsi, penyalahgunaan kewenangan, hingga pengelolaan sumber daya yang tidak transparan, semuanya berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Berbagai tindak penyelewengan itu membuat kehidupan rakyat Indonesia makin berat,” tegasnya.
Oleh karena itu, Presiden menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan memberi ruang bagi praktik-praktik yang merugikan negara dan rakyat.
Sebagai langkah konkret, Prabowo menyebut dirinya bersama para menteri di Kabinet Merah Putih akan terus bekerja mengamankan aset negara serta kekayaan sumber daya alam Indonesia. Menurutnya, kekayaan tersebut seharusnya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, bukan segelintir pihak.
