.png)
fin.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Kali ini, giliran Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Sabtu 20 Desember 2025.
Dalam perkara ini, Ade Kuswara tidak sendirian. KPK juga menetapkan dua tersangka lain, yakni HM Kunang, ayah Ade Kuswara yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, serta seorang pihak swasta bernama Sarjan.
Kasus ini mencuat setelah KPK menemukan praktik ijon proyek, sebuah modus korupsi yang dilakukan dengan meminta uang di muka sebelum proyek pemerintah resmi berjalan.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa praktik korupsi tersebut dilakukan secara sistematis dan berlangsung cukup lama.
“Hasil komunikasi tersebut, dalam rentang satu tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta ijon paket proyek kepada SRJ melalui perantara Saudara HMK dan pihak lainnya,” kata Asep, dikutip Sabtu 20 Desember 2025.
Permintaan ijon proyek itu dilakukan bahkan sejak proyek masih dalam tahap perencanaan dan belum dilelang secara resmi. Uang diberikan lebih dulu, sementara proyek dijanjikan menyusul di kemudian hari.
Apa Itu Ijon Proyek?
Istilah ijon proyek mungkin masih terdengar asing bagi sebagian masyarakat. Namun, praktik ini kerap muncul dalam kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Berdasarkan buku Politik dan Akuntansi Keperilakuan: Membuka Kotak Pandora Perilaku Korupsi Politik dari Dimensi Multidisiplin Ilmu (2022), ijon proyek merupakan praktik jual beli proyek yang disertai konspirasi politik dan administratif.
Praktik ini bahkan sudah dimulai sejak tahap perencanaan anggaran dan melibatkan aktor politik di lembaga eksekutif maupun legislatif.
Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “ijon” awalnya dikenal dalam jual beli hasil panen, seperti padi, yang dibeli sebelum masa panen tiba.
Dalam konteks proyek pemerintah, pola ini diterapkan dengan cara serupa: uang diserahkan lebih dulu, sementara proyek dijanjikan akan diberikan setelah anggaran disahkan atau proses lelang dimulai.
