.png)
Momen libur panjang biasanya dimanfaatkan oknum tertentu untuk menarik pungutan ilegal dari wisatawan dan masyarakat.
“Mau masyarakat biasa, mau kelompok manapun, kita akan proses sesuai dengan ketentuan hukum, karena Kota Bandung itu adalah kota yang memiliki nilai-nilai kepariwisataan yang tinggi, yang harus dibuat nyaman terhadap para pengunjungnya,” ucap Dedi.
Ia menegaskan, Pemprov Jabar ingin memastikan Bandung dan kota-kota wisata lainnya benar-benar aman, tertib, dan nyaman bagi wisatawan lokal maupun luar daerah.
Oknum Jukir Sudah Diproses Hukum
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, memastikan pihaknya telah menindaklanjuti video viral dugaan pungli parkir di kawasan Braga.
Menurut Iskandar, oknum juru parkir yang terlibat telah diproses secara hukum oleh kepolisian.
“Itu sudah kami proses di polisi, sudah masuk pidana tetapi kan seperti itu kan jukirnya liar,” kata Iskandar.
Ia mengakui, penertiban juru parkir liar bukan perkara mudah. Pasalnya, para pelaku kerap berpindah-pindah dan tidak terdata secara resmi.
“Nah jadi tidak bisa kami data satu per satu. Jadi begitu kita tahu ini ya muncul lagi satu. Tapi enggak apa-apa, kita setiap kali, pasti kami akan awasi dan akan pantau,” ujarnya.
Kasus pungli parkir di Braga kembali membuka persoalan klasik soal penataan parkir di kawasan wisata Kota Bandung. Banyak pihak menilai, solusi jangka panjang harus mencakup legalisasi jukir, sistem parkir resmi, serta pengawasan berkelanjutan.
Usulan Dedi Mulyadi untuk mengombinasikan penegakan hukum dan pembinaan dinilai bisa menjadi alternatif, agar masalah pungli tidak hanya dipadamkan sementara, tetapi benar-benar diselesaikan dari akarnya.
