.png)
fin.co.id - Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai mempercepat pembangunan hunian bagi warga terdampak banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
Hunian tersebut dipastikan akan dibangun di lokasi yang aman dan berada di luar zona rawan bencana, demi menghindari risiko serupa di masa depan.
Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers virtual pada Senin 22 Desember 2025.
“Pertama, status lahan harus jelas atau clean and clear, serta berada di luar zona rawan bencana guna menghindari risiko di masa depan,” ujar Abdul Muhari.
Memasuki fase akhir tanggap darurat, pemerintah mulai fokus pada pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) bagi para korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Langkah ini dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar proses pemulihan pascabencana bisa berjalan cepat dan terukur.
“Memasuki fase akhir tanggap darurat, pemerintah mulai mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap sesuai arahan Bapak Presiden,” kata Muhari.
Hunian tersebut tidak hanya sekadar tempat tinggal sementara, tetapi juga dirancang untuk mendukung pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
BNPB mencatat progres pembangunan hunian pascabencana sudah mulai berjalan di berbagai daerah:
-
Aceh: Pembangunan berlangsung di lima kabupaten/kota
-
Sumatera Utara: Tersebar di tiga kabupaten/kota, dua di antaranya sudah melakukan peletakan batu pertama
-
Sumatera Barat: Pembangunan di enam kabupaten/kota, seluruhnya telah memasuki tahap pematangan lahan
“Pemerintah berkomitmen untuk terus mendampingi seluruh kabupaten/kota agar proses transisi dari darurat menuju pemulihan dini dapat selesai pada akhir Desember ini,” jelas Abdul Muhari.
