.png)
Hal ini berkaitan langsung dengan akreditasi kampus, kualitas riset, publikasi internasional, serta daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat global.
Guru Juga Diprioritaskan PNS, Bukan PPPK
Tak hanya dosen, kebijakan serupa juga berlaku untuk guru. Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menegaskan bahwa sejak awal pemerintah memang menginginkan formasi guru diisi oleh ASN tetap, yaitu PNS.
“Formasi guru itu seharusnya ASN tetap. Tidak boleh menggunakan sistem kontrak, karena bisa memecah konsentrasi guru dalam mengajar,” jelas Nunuk.
Menurutnya, guru PPPK kerap diliputi kekhawatiran menjelang akhir masa kontrak, sehingga fokus untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran menjadi terganggu.
Nunuk juga menjelaskan bahwa merekrut guru ASN membutuhkan anggaran besar. Namun, jika rekrutmen tersebut dihentikan di tengah jalan atau bersifat sementara, negara justru akan mengalami kerugian jangka panjang.
“Pak Mendikdasmen Abdul Mu’ti memang ingin formasi guru itu diisi PNS, bukan PPPK,” tegasnya.
Kemendikdasmen pun menyatakan dukungan penuh jika kebijakan rekrutmen guru ASN difokuskan pada jalur PNS secara berkelanjutan.
Kebijakan penghentian rekrutmen PPPK dan fokus pada PNS ini menandai arah baru pembangunan sumber daya manusia pendidikan nasional. Pemerintah ingin menciptakan tenaga pendidik yang lebih stabil, profesional, dan berorientasi jangka panjang.
Bagi lulusan S2, S3, dan khususnya alumni PMDSU, kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa peluang menjadi dosen atau guru PNS akan semakin terbuka mulai 2026.
