Pemerintah tak Tinggal Diam, Kemenhut Audit 24 Perusahaan Usai Banjir Hancurkan Sumatera

Intinya:

• Kementerian Kehutanan melakukan audit terhadap 24 perusahaan pemegang izin HPH dan HTI di Sumatera.
  
• Langkah tegas ini diambil karena praktik pembalakan liar diyakini memperparah bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.
  
• Selain menyasar korporasi, pemerintah juga fokus pada penanganan pelaku perorangan melalui edukasi lintas sektoral guna menghentikan penebangan ilegal secara total.
  
  

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk ketegasan negara dalam menertibkan aktivitas pembalakan liar, baik yang dilakukan oleh korporasi maupun perorangan. Selain audit, pemerintah juga mengedepankan pendekatan edukasi lintas sektoral agar masyarakat lebih memahami pentingnya menjaga kawasan hutan demi keselamatan bersama.


fin.co.id - Pemerintah mengambil langkah tegas dalam merespons maraknya praktik pembalakan liar yang diduga menjadi pemicu banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatera. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa saat ini Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tengah mengaudit ulang izin pemanfaatan hutan, seperti HPH dan IUPHHK-HTI, yang dipegang oleh 24 perusahaan.

Langkah audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa korporasi yang mengelola hutan di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh benar-benar menaati aturan. Pemerintah mencurigai adanya pelanggaran pemanfaatan lahan yang memperburuk dampak bencana alam di wilayah-wilayah tersebut.

"Tentu kami tidak ingin tinggal diam, makanya tadi, sudah kami sampaikan bahwa saat ini Kementerian Kehutanan sedang melakukan review, audit, di kurang lebih 24 perusahaan yang mendapatkan izin pengelolaan kawasan hutan baik HPH maupun HTI. Ini dalam rangka kita mau melakukan penertiban, mau melihat apa ada kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya," jelas sosok yang akrab disapa Pras tersebut saat ditemui di Jakarta, Senin 29 Desember 2025.

Pras menambahkan bahwa penertiban ini tidak hanya akan menyasar pihak korporasi. Pasalnya, pemerintah menyadari bahwa aktivitas penebangan hutan secara ilegal juga kerap melibatkan oknum perorangan. Oleh karena itu, pendekatan lintas sektoral melalui edukasi kepada masyarakat kini menjadi prioritas pemerintah.

Petugas Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Aceh mengambil sampel kayu gelondongan yang terbawa arus luapan Sungai Tamiang, di area pasantren Islam Terpadu Darul Mukhlishin, Desa Tanjung Karang, Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (19/12/2025). Kemenhut telah mengirim tim verifikasi dan membentuk tim investigasi gabungan bersama Polri untuk menelusuri asal-usul kayu gelondongan yang ditemukan pascabencana banjir di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra

"Kita juga harus menangani yang bersifat perorangan. Ini kan perlu edukasi-edukasi ya, lintas sektoral juga," lanjut Pras. Melalui upaya terpadu ini, pemerintah berharap tata kelola hutan di Indonesia semakin tertib sehingga risiko bencana lingkungan di masa depan dapat ditekan.

Dilansir dari Antara, sejumlah ahli dan aktivis lingkungan menilai parahnya dampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan hanya karena fenomena cuaca ekstrem, melainkan juga karena pembalakan liar yang terjadi bertahun-tahun di hutan-hutan Sumatera.

Penilaian itu muncul, salah satunya karena gelondongan kayu berukuran besar dengan potongan-potongan rapi yang ikut terbawa oleh banjir bandang dan mengepung pemukiman-pemukiman dan jalan-jalan utama.

Banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah kota dan kabupaten di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada bulan lalu25 Desember 2025 menyebabkan seribuan lebih orang meninggal dunia, ratusan orang hilang, dan puluhan ribu rumah rusak.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan per 29 Desember 2025 jumlah korban jiwa mencapai 1.140 orang, sementara orang yang dilaporkan hilang sebanyak 163 orang, dan jumlah pengungsi sebanyak 399.200 orang. *