Penyaluran Elpiji 3 Kg Berbasis NIK Dinilai Belum Tepat Sasaran, Ini Catatan PUSKEPI

Sebagai alternatif, Sofyano menilai pemerintah sebenarnya memiliki indikator yang lebih masuk akal dan mudah diterapkan, yakni daya listrik rumah tangga. Rumah tangga dengan daya listrik subsidi maksimal 900 VA secara umum merepresentasikan kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Penggunaan indikator listrik subsidi memiliki sejumlah keunggulan. Pertama, data pelanggan listrik sudah tersedia dan terverifikasi. Kedua, daya listrik lebih mencerminkan kemampuan ekonomi dibandingkan NIK. Ketiga, pendekatan ini relatif lebih adil karena menyasar rumah tangga yang memang sudah menerima subsidi negara di sektor lain.

“Pertanyaannya, mengapa indikator ini tidak digunakan?” kata Sofyano.

Harga Tebus Agen Jadi Sorotan

Selain soal penyaluran, Sofyano juga menyoroti persoalan harga tebus elpiji 3 kg dari agen ke Pertamina yang nyaris tidak berubah selama belasan tahun, berada di kisaran Rp11.585 per tabung. Padahal, pemerintah daerah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang rata-rata sudah naik hingga sekitar Rp21.000 per tabung.

Ia menilai ketimpangan ini membuat rantai distribusi tidak sehat dan justru menambah beban masyarakat. Menurutnya, penyesuaian harga tebus agen yang lebih proporsional dengan HET daerah dapat mempersempit ruang permainan harga sekaligus mengurangi beban subsidi secara bertahap.

“Koreksi subsidi bukan berarti menghapus peran negara, tetapi membuat skemanya lebih rasional dan berkelanjutan,” ujarnya.

Risiko Sosial dan Tantangan di Akar Rumput

Sofyano juga mengingatkan potensi risiko sosial dari penerapan sistem berbasis NIK. Pangkalan bisa berada pada posisi sulit ketika harus menolak warga karena kuota habis, meski secara administratif terdaftar. Kondisi ini berpotensi memicu konflik di tingkat lokal.

Di sisi lain, masyarakat kecil yang kurang melek teknologi berisiko semakin terpinggirkan. Sistem yang diklaim modern justru dapat menciptakan hambatan baru bagi kelompok yang paling membutuhkan.

Perlu Keberanian Politik

Di akhir pernyataannya, Sofyano menegaskan persoalan elpiji 3 kg tidak semata soal NIK atau digitalisasi. Yang dibutuhkan adalah keberanian politik untuk mendefinisikan ulang subsidi secara jujur dan adil.

“Subsidi tepat sasaran bukan soal seberapa canggih sistemnya, tetapi seberapa berani negara mengakui realitas di lapangan dan memperbaikinya,” pungkasnya. (*)