Nasional . 05/01/2026, 20:42 WIB
Penulis : Mihardi | Editor : Mihardi
fin.co.id - Indonesia mencatatkan capaian penting di level global setelah dipastikan akan menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026. Posisi strategis ini diraih melalui proses diplomasi yang ketat dan penuh dinamika di Jenewa.
Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai mengungkapkan, pengesahan resmi kepemimpinan Indonesia akan dilakukan melalui mekanisme ketuk palu pada 8 Januari mendatang. Indonesia tampil sebagai wakil kawasan Asia Pasifik setelah memenangkan pemungutan suara dan mengungguli Thailand yang menjadi pesaing terkuat.
Pigai membeberkan bahwa perjalanan menuju kursi Presiden Dewan HAM PBB tidak berlangsung mulus. Awalnya, terdapat enam negara yang menyatakan minat untuk maju. Melalui rangkaian diplomasi dan lobi intensif ke berbagai kawasan, mulai dari Timur Tengah, Eropa, hingga Australia-Indonesia berhasil meyakinkan lima negara untuk menarik diri.
"Tersisa Thailand. Hari terakhir, bahkan satu hingga dua jam sebelum pemilihan, kami masih kejar Thailand," ucap Pigai saat konferensi pers di Kementerian HAM, Senin, 5 Januari 2026.
Meski delegasi Indonesia telah mendatangi langsung perwakilan Thailand, negara tersebut tetap memilih bertahan dalam kontestasi hingga pemungutan suara dilakukan.
"Ya sudah, akhirnya kita fair, bertarung. Hasilnya kita menang telak 34 suara, sementara Thailand hanya dapat 7 suara," tambahnya.
Pigai menegaskan bahwa jabatan Presiden Dewan HAM PBB memiliki peran krusial dan bukan sekadar simbolis. Secara struktur, posisi tersebut sejajar dengan Presiden Dewan Keamanan PBB serta Presiden ECOSOC, dan berada langsung di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres.
Seiring dengan jabatan tersebut, Indonesia dipastikan akan terlibat aktif dalam berbagai isu kemanusiaan global. Salah satu fokus utama yang disebut Pigai adalah penanganan krisis di Venezuela.
"Karena Presiden Dewan HAM PBB jatuh ke tangan Indonesia, maka kita akan memimpin dalam menciptakan perdamaian, keadilan, dan perlindungan di Venezuela. Kita akan mendorong dialog yang bermartabat di sana," tegas Pigai.
Dengan amanah tersebut, Indonesia diharapkan mampu memainkan peran strategis dalam memperkuat diplomasi HAM serta mendorong penyelesaian konflik berbasis dialog dan keadilan di tingkat internasional.
Hasyim Ashari/Disway
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media