China Sebut Peradilan Maduro di AS Tidak Sah

China menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan negara-negara di kawasan serta komunitas internasional guna menjaga perdamaian dan stabilitas di Amerika Latin dan Karibia. "Semua negara harus menghormati jalur pembangunan yang dipilih rakyat negara lain dan mematuhi hukum internasional serta Piagam PBB. Negara besar harus memberi contoh. Tidak ada yang boleh menjadi polisi atau hakim dunia," tegas Mao Ning.

Meskipun Venezuela telah menunjuk presiden sementara, konstitusi negara tersebut menetapkan bahwa pemilu harus diselenggarakan dalam waktu 30 hari jika presiden tidak dapat menjalankan tugasnya secara permanen. Mahkamah Agung Venezuela sendiri telah menyatakan bahwa ketidakhadiran Maduro bersifat "sementara".

Periode kepresidenan sementara ini dapat berlangsung selama 90 hari dan dapat diperpanjang hingga enam bulan dengan persetujuan dari Majelis Nasional.

Namun, situasi semakin rumit dengan pernyataan Presiden AS Donald Trump yang menyebut Venezuela tidak akan menggelar pemilu baru dalam 30 hari ke depan. Alasannya, AS perlu "memperbaiki" negara tersebut terlebih dahulu.

Trump mengklaim bahwa AS sedang berperang melawan pengedar narkoba, bukan melawan Venezuela secara langsung. Ia juga mengisyaratkan kemungkinan AS memberikan subsidi kepada perusahaan minyak untuk membangun kembali infrastruktur energi Venezuela, sebuah proses yang diperkirakan memakan waktu 18 bulan.

"Proses ini membutuhkan banyak uang, perusahaan minyak akan membiayai dan kemudian diganti melalui pendapatan atau dari kami," kata Trump, menunjukkan adanya potensi peran perusahaan swasta dalam pemulihan ekonomi Venezuela di bawah kendali AS.