Pernyataan Prabowo di Hambalang Picu Spekulasi, PKB Jadi Sasaran?

fin.co.id - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung perlunya pengawasan terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat retret di Hambalang memantik beragam interpretasi di kalangan pengamat politik. Pernyataan tersebut dinilai bukan sekadar candaan antarkoalisi, melainkan mencerminkan kehati-hatian dalam menjaga soliditas pemerintahan ke depan.

Pengamat Politik Arifki Chaniago menilai, sikap Prabowo tersebut sarat dengan konteks pengalaman politik masa lalu. Ia mengingatkan bahwa PKB sempat mengambil langkah berbeda pada Pilpres 2024, ketika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memilih bergabung sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan.

Menurut Arifki, pengalaman tersebut kemungkinan masih memengaruhi cara pandang politik Prabowo, terlebih saat pemerintah mulai membicarakan isu-isu strategis seperti gagasan koalisi permanen dan wacana pelaksanaan Pilkada melalui DPRD.

“Dalam politik, tidak ada pernyataan yang benar-benar netral. Permintaan untuk ‘mengawasi’ PKB bisa dibaca sebagai refleksi pengalaman masa lalu, sekaligus penanda bahwa koalisi ke depan dibangun dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi,” ujar Arifki dalam keterangan, Kamis, 8 Januari 2026.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia ini menilai, pesan tersebut juga menunjukkan bahwa ide koalisi permanen tidak serta-merta menghapus potensi perbedaan sikap di antara partai-partai pendukung pemerintah. PKB, yang dikenal adaptif dalam membaca konstelasi politik, dinilai tetap akan menyisakan ruang manuver dan belum tentu sepenuhnya mengikatkan diri dalam koalisi jangka panjang.

Lebih lanjut, Arifki menilai sinyal yang disampaikan Prabowo tidak semata ditujukan kepada PKB. Ia melihat pernyataan tersebut juga berpotensi menjadi pesan tersirat bagi Partai Demokrat dan Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurutnya, Demokrat dinilai belum sepenuhnya solid dalam sejumlah isu strategis, termasuk dukungan terhadap skema Pilkada melalui DPRD yang belakangan dinilai bersifat “makmum masbuk”.

“Sejarah menunjukkan Demokrat juga sempat bermanuver sebelum akhirnya bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran, setelah pasangan Anies-Cak Imin terbentuk. Karena itu, PKB bisa jadi hanya contoh. Pesan utamanya adalah peringatan agar partai-partai koalisi tidak bermain dua kaki,” kata Arifki.

Ia menambahkan, Prabowo tampaknya ingin memastikan bahwa dukungan politik dari partai-partai koalisi bersifat konsisten dan berkelanjutan, bukan sekadar taktis atau situasional. Konsistensi tersebut dinilai penting mengingat tahun 2026 menjadi fase krusial untuk menguji stabilitas dan efektivitas pemerintahan.

Arifki juga menyinggung bahwa bergabungnya Demokrat dalam barisan pendukung Pilkada melalui DPRD memperlihatkan kuatnya proses negosiasi politik dalam bingkai koalisi permanen. Situasi ini, menurutnya, berpotensi mempersempit ruang manuver Muhaimin Iskandar maupun AHY menjelang Pilpres 2029, khususnya apabila keduanya tidak masuk dalam skema pencalonan sebagai pendamping Prabowo.

“Koalisi Merah Putih ke depan akan terus diuji. Loyalitas politik Cak Imin dan AHY akan terus ditempa. Bagi Cak Imin, sebagai mantan calon wakil presiden Anies pada Pilpres 2024, peluang menjadi calon wakil presiden Prabowo pada 2029 menjadi taruhan politik yang tidak bisa dinegosiasikan. Sementara bagi AHY, pilihan paling rasional adalah memastikan namanya masuk dalam surat suara, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden,” tutup Arifki.