PKB Buka Suara soal Pilkada Lewat DPRD, Dinilai Lebih Efektif dan Murah

fin.co.id – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memandang gagasan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai langkah demokrasi yang dinilai lebih efisien, terutama dari sisi pembiayaan.

Ketua DPP PKB Daniel Johan menyatakan, mekanisme tersebut tetap berada dalam koridor demokrasi selama dijalankan secara terbuka dan akuntabel.

"Membawa kesejahteraan rakyat, dan mekanisme ini merupakan bagian utuh dari prinsip demokrasi, selama dirancang dengan tata kelola yang kuat dan terbuka," ujar Daniel kepada wartawan, Kamis, 8 Januari 2026.

Ia menuturkan, salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam skema tersebut adalah pelaksanaan uji publik terhadap para calon secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat.

"Sehingga masyarakat tetap memiliki ruang untuk menilai rekam jejak, kapasitas, dan integritas para calon kepala daerah," jelasnya.

Dengan mekanisme itu, kata Daniel, aspirasi publik tetap memiliki peran penting dalam menentukan arah proses politik.

Ia menambahkan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menjadi alternatif untuk menekan tingginya biaya politik yang selama ini melekat pada pilkada langsung.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PKB menilai wacana ini masih sangat terbuka untuk dikaji lebih lanjut dengan melibatkan masyarakat secara luas, agar sistem yang dipilih justru mampu memperkuat praktik demokrasi.

Menurutnya, pendekatan tersebut berpotensi melahirkan pemimpin daerah yang memiliki kualitas dan kapasitas mumpuni. Ia menyinggung bahwa pada masa lalu, gubernur yang terpilih umumnya berasal dari kalangan bupati atau wali kota terbaik.

"Sehingga benar-benar bisa bekerja dan diandalkan dalam membawa kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat, bukan sekedar popularitas, dan kita berharap hal itu bisa kita wujudkan kembali," pungkasnya.

Sebagai informasi, wacana pilkada melalui DPRD bukan merupakan isu baru dalam dinamika politik nasional.

Pada 23 Juli 2025, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar lebih dahulu mengemukakan gagasan tersebut dengan alasan untuk menekan tingginya biaya politik serta mengurangi praktik politik uang dalam pilkada langsung.

Usulan serupa kembali mencuat beberapa waktu setelahnya. Tepat pada 5 Desember 2025, dalam perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara terbuka menyampaikan usulan pilkada melalui DPRD di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Fajar Ilman/Disway