Gus Ipul Ungkap Pesan Prabowo: Rekrutmen Sekolah Rakyat Tanpa Suap

fin.co.id - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan arahan khusus Presiden Prabowo Subianto terkait proses penerimaan peserta didik di Sekolah Rakyat. Ia menegaskan bahwa Presiden meminta agar seluruh tahapan rekrutmen dilakukan secara bersih tanpa praktik titip-menitip maupun pungutan dalam bentuk apa pun.

"Jadi, menteri sosial tidak bisa titip, menteri sosial tidak bisa menitipkan siapa pun yang bisa sekolah di sekolah rakyat. Arahan presiden cukup jelas, tidak boleh ada sogok-menyogok, tidak boleh ada suap-menyuap untuk bisa sekolah di sekolah rakyat," tegas Gus Ipul dalam peresmian 166 sekolah rakyat, Senin, 12 Januari 2026.

Ia menilai kebijakan tersebut mencerminkan komitmen negara untuk benar-benar hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan yang selama ini kurang tersentuh layanan pendidikan.

"Inilah wujud nyata gagasan presiden, negara hadir membela yang lemah. Sekolah rakyat adalah sistim rekayasa sosial yang teruji dan terpuji," lanjutnya.

Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau anak-anak yang selama ini masuk dalam kategori the invisible people, yakni mereka yang kerap terabaikan dan hidup dalam kondisi sosial ekonomi yang sangat terbatas.

Menurutnya, hasil seleksi peserta didik menunjukkan bahwa mayoritas siswa berasal dari keluarga dengan tingkat kerentanan tinggi.

"Hasilnya anak-anak yang masuk sekolah rakyat berasal dari keluarga dengan kondisi yang sangat rentan. 60% orang tua mereka bekerja sebagai buruh, buruh harian lepas, kuli bangunan, buruh tani, buruh nelayan, tukang ojek, tukang cari rumput, pemulung, dan lain sebagainya," imbuhnya.

Ia menambahkan, sebagian besar orang tua siswa memiliki penghasilan yang tidak menentu, bahkan mayoritas berada di bawah satu juta rupiah per bulan.

"65 persen memiliki tanggungan keluarga di atas 4 orang. 454 siswa sekolah rakyat berasal dari mereka yang tidak atau belum pernah mengeyam bangku pendidikan," ungkapnya.

Selain itu, terdapat ratusan siswa yang sebelumnya terpaksa menghentikan pendidikan formal.

"298 siswa sekolah rakyat sebelumnya mengalami putus sekolah atau tidak lulus sekolah dan sebagian dari mereka bahkan sudah bekerja di usia yang sangat muda," paparnya.

166 Sekolah Rakyat Resmi Beroperasi

Dalam kesempatan yang sama, Gus Ipul melaporkan bahwa hingga saat ini 166 Sekolah Rakyat telah resmi beroperasi dan tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Ia merinci, sebanyak 60 sekolah mulai beroperasi pada Juli 2025, disusul 37 sekolah pada Agustus, serta 66 titik lainnya pada akhir September hingga awal Oktober.

"Perlu kami sampaikan bahwa 60 titik sekolah rakyat beroperasi pada bulan Juli tahun 2025, 37 titik pada Agustus dan 66 titik di akhir September dan awal Oktober. Total 166 titik yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota seluruh Indonesia," kata Gus Ipul dalam peresmian 166 Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan, Senin, 12 Januari 2026.