.png)
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan ketenangan bagi calon mahasiswa yang khawatir TKA akan menjadi penentu utama kelulusan SNBP.
Meski telah menyampaikan sikapnya, UGM menyatakan masih menunggu keputusan final dari panitia SNPMB terkait posisi dan peran TKA dalam SNBP 2026.
Andi menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada rilis resmi terbaru dari panitia nasional yang secara detail menjelaskan bobot dan fungsi TKA dalam seleksi.
“Karena belum ada rilis resmi terbaru, UGM menunggu penetapan final dari panitia nasional,” ujarnya.
Dengan demikian, kebijakan internal kampus masih dapat disesuaikan jika nantinya terdapat perubahan atau penegasan lebih lanjut dari SNPMB.
Sikap UGM ini muncul di tengah perbedaan kebijakan antarperguruan tinggi negeri (PTN) terkait penggunaan TKA pada SNBP 2026.
Sebelumnya, Universitas Padjadjaran (Unpad) menyatakan bahwa TKA tidak menjadi syarat wajib SNBP dan hanya akan digunakan sebagai nilai pendamping apabila diperlukan dalam proses seleksi.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa masing-masing PTN memiliki otonomi terbatas dalam mengelola proses seleksi, selama tetap mengacu pada aturan nasional dari SNPMB.
Terlepas dari dinamika kebijakan TKA, UGM menegaskan komitmennya untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru secara objektif, transparan, dan akuntabel.
Menurut Andi, apa pun keputusan akhir yang ditetapkan oleh panitia SNPMB, UGM akan mematuhi seluruh regulasi yang berlaku demi menjaga keadilan dan kredibilitas seleksi.
“Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses seleksi berlangsung adil serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegasnya. (*)
