Viral Duluan, Anggaran Belum Ada! DPRD Jabar Pertanyakan Sekolah Maung Gagasan Dedi Mulyadi

fin.co.id - Rencana pembangunan “Sekolah Maung” (Manusia Unggulan) yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mulai menuai sorotan dari kalangan legislatif.

Komisi V DPRD Jawa Barat mempertanyakan kejelasan perencanaan hingga penganggaran program tersebut, lantaran hingga kini belum ada laporan resmi dan bahkan belum tercantum dalam skema APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2026.

Sorotan itu disampaikan langsung oleh Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, yang mengaku terkejut dengan kemunculan istilah dan konsep Sekolah Maung.

Pasalnya, ide tersebut justru pertama kali diketahui legislatif dari unggahan media sosial pribadi Gubernur dan pemberitaan media massa, bukan dari forum perencanaan resmi pemerintah daerah.

“Komisi V belum pernah mendengar diksi Sekolah Maung. Baru tahu empat harian yang lalu dari medsos gubernur dan media idenya sudah terlahir.  Saya tidak tahu itu masuk perencanaan, atau lagi-lagi ide mendadak gubernur yang sporadis,” ujar Zaini.

Zaini menegaskan, pembangunan sekolah baru bukan perkara sederhana. Ada proses panjang yang harus dilalui, mulai dari pengadaan lahan, perencanaan teknis, penganggaran, hingga pembangunan fisik yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.

Dengan kondisi Sekolah Maung belum teralokasi dalam APBD 2026, ia menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu bersikap lebih realistis dalam mengeksekusi gagasan tersebut.

“Belum (masuk APBD 2026). Yang baru itu lama, sekarang beli lahan, tahun depan membangun,” kata Zaini.

Menurutnya, memaksakan pembangunan sekolah baru tanpa kesiapan anggaran justru berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, baik dari sisi administrasi maupun efektivitas program.

Alih-alih membangun dari nol, Zaini menyarankan agar Pemprov Jawa Barat memaksimalkan sekolah-sekolah yang sudah ada. Ia menilai opsi ini jauh lebih efisien, baik dari sisi waktu maupun anggaran.

“Mending perkuat sekolah yang sudah ada. Di beberapa SMA itu ada yang masih punya lahan 1 sampai 2 hektare sisanya. Itu bisa masuk satu program studi yang Gubernur inginkan,” ucapnya.