Data Kacau PBI BPJS? 54 Juta Warga Miskin Belum Terdaftar, 15 Juta yang Mampu Masih Terima Bantuan

fin.co.id – Pemerintah mengakui masih ada persoalan mendasar dalam penyaluran bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan. Ketidaktepatan data membuat jutaan warga miskin belum terlindungi, sementara sebagian masyarakat yang dinilai mampu justru masih tercatat sebagai penerima.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan, kelompok desil 1 hingga 5, lapisan ekonomi terbawah, yang belum memperoleh PBI jumlahnya sangat besar.

“Desil 1–5 yang belum menerima PBI cukup besar, yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih,” ujar Gus Ipul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI, Senin, 9 Februari 2026.

Di sisi lain, sekitar 15 juta jiwa dari kelompok desil 6 hingga 10 serta non-desil masih tercantum sebagai penerima bantuan, meski secara ekonomi dinilai sudah berada pada kategori lebih mampu.

“Sementara desil 6 sampai 10 dan non-desil mencapai 15 juta lebih,” lanjutnya.

Menurut Gus Ipul, kondisi ini dipicu oleh persoalan klasik dalam pendataan, yakni inclusion error dan exclusion error. Inclusion error terjadi ketika warga yang tidak berhak justru menerima bantuan. Sebaliknya, exclusion error membuat masyarakat yang seharusnya mendapat perlindungan justru terlewat dari daftar.

Kementerian Sosial, kata dia, telah melakukan penataan ulang kepesertaan PBI sejak Mei 2025 hingga Januari 2026 dengan pendekatan berbasis desil ekonomi. Langkah ini ditujukan agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

“Perbaikan berbasis desil ini membuat tingkat kesalahan mulai menurun secara signifikan,” kata Gus Ipul.

Meski demikian, proses verifikasi dan validasi data diakui masih belum optimal. Sepanjang 2025, Kemensos baru mampu melakukan pengecekan terhadap lebih dari 12 juta kepala keluarga, sementara kebutuhan verifikasi diperkirakan menembus 35 juta kepala keluarga.

“Kita masih perlu melakukan kroscek lebih luas lagi. Karena di tahun 2025 kami hanya mampu mengkroscek 12 juta KK lebih, padahal seharusnya lebih dari 35 juta KK,” paparnya.

Untuk mempercepat pembenahan, Kemensos menggandeng pemerintah daerah agar pemutakhiran data dapat dilakukan secara lebih masif dan berkelanjutan.

Selain itu, masih terdapat kelompok di atas desil 5 yang belum dirangking akibat proses reaktivasi data, termasuk sekitar 6.000 penderita penyakit katastropik dan bayi baru lahir yang semestinya tetap mendapatkan perlindungan PBI Jaminan Kesehatan.

Gus Ipul menegaskan, akurasi data menjadi kunci agar jaminan kesehatan negara benar-benar menjangkau kelompok paling rentan, sekaligus mencegah pemborosan anggaran akibat salah sasaran.

Hasyim Ashari/Disway