Dasco Akui Telah Berkoordinasi dengan Mie Sedaap, DPR Sebut PHK Disetop

fin.co.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sufmi Dasco Ahmad mengaku telah berkoordinasi dengan manajemen Mie Sedaap setelah menerima aspirasi pekerja terkait kabar pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal tersebut disampaikan Dasco kepada wartawan, Selasa, 24 Februari 2026.

“DPR RI telah menerima aspirasi dari pekerja Mie Sedaap, dan tadi kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak Mie Sedaap,” kata Dasco.

Menurutnya, hasil komunikasi tersebut menyepakati penghentian kebijakan PHK yang sempat dikeluhkan para pekerja.

“Didapatkan hasil bahwa pihak Mie Sedaap akan segera menyetop PHK yang terjadi dan berjanji tidak akan ada PHK lagi,” kata Dasco.

Ia menilai kebijakan pengurangan tenaga kerja menjelang Ramadan dan Idulfitri seharusnya tidak terjadi, mengingat momentum tersebut sangat sensitif bagi para pekerja.

“Ini adalah hal yang menurut kami seharusnya tidak terjadi pada saat puasa dan menjelang Lebaran. Karena itu, tadi sepakat pihak Mie Sedaap untuk menyetop PHK,” tegasnya.

Saat ditanya soal kemungkinan kunjungan langsung ke perusahaan, Dasco menyebut komitmen manajemen sudah cukup sebagai langkah awal penyelesaian persoalan. Ia berharap kondisi ketenagakerjaan tetap kondusif menjelang hari raya.

“Saya pikir sudah cukup komitmen dari pihak Mie Sedaap. Para pekerja bisa kembali tenang bekerja, sehingga kita sama-sama menjalani puasa dan menghadapi Lebaran dengan tenang,” tuturnya.

Sebelumnya, ratusan buruh di PT Karunia Alam Segar (KAS), pabrik Mie Sedaap yang berlokasi di Kabupaten Gresik, dilaporkan dirumahkan menjelang Ramadan. Kebijakan tersebut memicu keresahan karena para pekerja mengaku belum mendapat kejelasan status kerja maupun kepastian pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), sementara masa kontrak mereka disebut masih berlaku.

Sejumlah pekerja outsourcing dan kontrak juga mengungkapkan bahwa pengurangan hari kerja telah berlangsung beberapa pekan terakhir. Mereka hanya dijadwalkan bekerja dua hingga tiga hari per minggu dengan perubahan jam kerja yang kerap mendadak.

Sejak pertengahan Februari 2026, sebagian pekerja mengaku tidak lagi masuk kerja setelah menerima pemberitahuan melalui grup WhatsApp internal tanpa disertai surat resmi dari perusahaan.

Anisha Aprilia/Disway