Pelabuhan Kijing Terancam Jadi Proyek Mubazir? Wagub Kalbar Lempar Kritik Pedas!

fin.co.id – Publik Kalimantan Barat mendadak geger. Proyek Strategis Nasional (PSN) kebanggaan warga Borneo, Pelabuhan Kijing, kini berada di bawah sorotan tajam. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, melontarkan kritik keras karena operasional pelabuhan ini belum juga optimal sebagai gerbang ekspor-impor utama.

Kondisi ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria. Sebagai putra daerah, Sofyano menilai kritik sang Wagub adalah alarm bahaya bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

Masa Depan Ekonomi Kalbar Taruhannya! Mengapa Pelabuhan Kijing Belum Gas Pol?

Meskipun Presiden sudah meresmikan Pelabuhan Kijing sejak 9 Agustus 2022, kenyataan di lapangan berkata lain. Lemahnya konektivitas darat dan buruknya akses menuju wilayah hinterland membuat pelabuhan ini seolah jalan di tempat. Padahal, pembangunan sudah mulai sejak 2018 dengan ekspektasi tinggi untuk menekan biaya logistik.

Sofyano Zakaria menegaskan urgensi masalah ini dalam pernyataannya:

"Kritik keras Wakil Gubernur Kalbar terhadap belum optimalnya operasional Pelabuhan Kijing merupakan peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan," tegas Sofyano Zakaria.

Mengapa Kita Harus Peduli? Potensi Besar yang Tertunda

Jika Pelabuhan Kijing beroperasi penuh, dampak ekonominya sangat masif. Berikut adalah beberapa potensi besar yang saat ini masih terhambat:

• Efisiensi Biaya: Menekan biaya logistik secara signifikan untuk pengusaha.
• Daya Saing Ekspor: Melejitkan nilai jual komoditas unggulan seperti CPO, Alumina, dan produk pertanian.
• Lapangan Kerja: Membuka ribuan peluang kerja baru di kawasan industri sekitar.
• Investasi: Mempercepat pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah pesisir Kalbar.

Menanti Aksi Nyata Pelindo dan Danantara

Sofyano mendesak PT Pelindo (Persero) agar tidak hanya terpaku pada teknis operasional terminal semata. Pelindo harus bergerak lincah menjalin kerja sama dengan investor kawasan industri dan mempercepat integrasi sistem transportasi multimoda.

Tak hanya itu, keterlibatan Danantara sebagai lembaga pengelola investasi negara menjadi kunci utama. Skema investasi strategis sangat perlu untuk membiayai infrastruktur pendukung seperti jalan tol dan koridor logistik yang memadai.

Sinergi Pusat dan Daerah adalah Kunci Kemenangan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga memegang tanggung jawab besar dalam memastikan kesiapan tata ruang dan fasilitas umum di sekitar pelabuhan. Harapannya, Direktur Utama PT Pelindo, Achmad Muchtasyar, mampu menarik perhatian serius Pemerintah Pusat demi percepatan akses jalan barang.

"Optimalisasi Pelabuhan Kijing bukan hanya soal infrastruktur, tetapi tentang masa depan daya saing ekonomi Kalimantan Barat di tingkat nasional maupun global," tutup Sofyano dengan optimis namun tegas. (*)