Kontras Nasib Guru Honorer dan Pegawai SPPG, PDIP Desak Anggaran Pendidikan Lebih Berkeadilan!

fin.co.id - Perbedaan perlakuan antara guru honorer dan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kembali menjadi sorotan. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai, kebijakan pengangkatan pegawai SPPG yang langsung berstatus PPPK menimbulkan tanda tanya besar, terutama jika dibandingkan dengan guru yang telah mengabdi bertahun-tahun namun belum juga memperoleh kepastian status.

Anggota Komisi X DPR RI dari PDIP, Bonnie Triyana menilai, situasi ini menunjukkan ketimpangan dalam pengelolaan tenaga pendidik. Ia menyoroti fakta bahwa masih banyak guru yang telah puluhan tahun mengajar, tetapi belum diangkat sebagai PPPK, sementara pegawai di sektor lain bisa lebih cepat mendapatkan status tersebut.

“Semisal tentang pengangkatan dari pegawai SPPG yang langsung menjadi P3K, sementara kita juga mengetahui ada begitu banyak guru yang mengabdi selama berpuluh-puluh tahun, tidak kunjung diangkat sebagai P3K,” kata Bonnie, Rabu, 25 Februari 2026.

Ia mencontohkan kisah seorang guru di Kabupaten Gowa yang baru resmi menyandang status PPPK sehari sebelum memasuki masa pensiun. Kondisi itu dinilai mencerminkan kurangnya keadilan bagi tenaga pendidik yang telah lama berbakti.

Selain itu, kasus serupa disebut terjadi di Jawa Tengah, di mana seorang guru diangkat sebagai PPPK menjelang akhir masa tugasnya. Menurut Bonnie, realitas tersebut memperlihatkan bahwa kesejahteraan guru masih jauh dari harapan.

Ia juga menyinggung kondisi dosen, khususnya di perguruan tinggi swasta, yang sebagian besar masih menerima gaji di bawah Rp3 juta per bulan. Di sisi lain, tunjangan bagi dosen dengan jabatan lektor kepala disebut hanya sekitar Rp900 ribu dan tidak mengalami perubahan signifikan selama puluhan tahun.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Pemuda dan Olahraga, MY Esti Wijayati, turut mengkritisi penggunaan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai masih banyak sekolah, terutama di wilayah 3T seperti Nusa Tenggara Timur, yang membutuhkan perbaikan infrastruktur dan fasilitas belajar.

PDIP berpandangan bahwa anggaran pendidikan semestinya dikelola secara adil dan proporsional. Selain mendukung program baru, pemerintah juga diminta memastikan kesejahteraan guru dan dosen terpenuhi serta kondisi sarana pendidikan di berbagai daerah dapat ditingkatkan secara merata.

Anisha Aprilia/Disway