BPKH Maksimalkan Investasi Haji, Anak Usaha Siap Serbu Arab Saudi

fin.co.id - Revisi Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji menjadi momentum bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk memperkuat tata kelola dan fleksibilitas investasi, termasuk melalui pengembangan anak usaha di luar negeri. Langkah ini bertujuan mengoptimalkan manfaat dana haji sekaligus membangun sinergi antara ekonomi nasional dan kemitraan internasional.

Pengembangan anak usaha BPKH di Arab Saudi difokuskan pada dua pilar: integrasi investasi nasional bersama Danantara dan grup BUMN, serta kolaborasi kelembagaan dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menjelaskan bahwa sinergi dengan Danantara menjadi strategi untuk mengorkestrasi investasi Indonesia di kancah global.

"Melalui sinergi dengan Danantara, kami ingin membangun orkestrasi investasi nasional yang terintegrasi. Anak usaha di Arab Saudi akan menjadi platform kolaboratif bagi grup BUMN maupun swasta nasional untuk masuk secara lebih terstruktur dan berdaya saing dalam ekosistem haji dan umrah," kata Fadlul, Kamis, 26 Februari 2026.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Investasi Langsung, M. Arief Mufraini, menambahkan, pendekatan kolaboratif ini akan memperkuat posisi tawar Indonesia. Dengan struktur investasi yang tepat, kontrol strategis, manajemen risiko yang disiplin, dan penciptaan nilai jangka panjang dapat tercapai, sambil membuka ruang bagi sektor swasta nasional.

Pilar utama sinergi nasional meliputi:

1. Skema Investasi Bersama (Co-investment): Kolaborasi modal antara BPKH dan Danantara.
2. Konsolidasi BUMN: Penguatan peran BUMN di sektor strategis seperti akomodasi, katering, transportasi, dan logistik.
3. Pemberdayaan Swasta: Memberikan akses bagi sektor swasta nasional yang memiliki daya saing tinggi.
4. Standar Tata Kelola: Manajemen risiko sesuai praktik terbaik institusional internasional.

Di tingkat internasional, anak usaha BPKH memperkuat kerja sama dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk menyelaraskan investasi dengan regulasi serta pengembangan ekosistem haji. Mengingat jumlah jemaah Indonesia yang besar setiap tahun, koordinasi ini membuka peluang integrasi sistemik perusahaan Indonesia dalam rantai pasok layanan haji, mulai hotel hingga layanan pendukung lainnya, dengan tetap menekankan kepatuhan dan kemitraan saling menguntungkan.

BPKH menegaskan bahwa seluruh inisiatif ini tetap berfokus pada mandat utama: memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji Indonesia. Dengan tata kelola yang transparan dan sinergi lintas lembaga, BPKH optimistis membangun ekosistem haji yang lebih terintegrasi, kompetitif, dan berkelanjutan secara jangka panjang.

Moh Purwadi/Disway