.png)
fin.co.id - Polemik penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menegaskan bahwa pendanaan MBG memang tercantum dalam pos anggaran pendidikan di APBN 2026, sesuai dokumen resmi pemerintah.
Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDI-P, My Esti Wijayati, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Menurut Esti, dalam lampiran APBN 2026 yang tertuang dalam Peraturan Presiden tentang rincian APBN, total anggaran pendidikan mencapai Rp769 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp223,5 triliun dialokasikan untuk program MBG.
Ia menegaskan, angka tersebut bukan narasi politik, melainkan tercantum secara resmi dalam buku lampiran APBN.
Penjelasan ini diberikan setelah banyak kader dan masyarakat mempertanyakan informasi yang beredar di media massa dan media sosial terkait apakah MBG menggunakan anggaran pendidikan atau tidak.
“Kami perlu menyampaikan kebenaran sesuai data yang ada di dalam APBN,” ujar Esti.
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI-P, Adian Napitupulu, menambahkan bahwa ketentuan mengenai MBG tercantum dalam Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.
Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik umum maupun keagamaan.
