Kementerian Haji dan Umrah Lantik 162 Pejabat, Perkuat Layanan dan Perlindungan Jemaah

fin.co.id – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melantik 162 pejabat baru yang terdiri atas 1 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 16 Pejabat Administrator, serta 145 Pejabat Pengawas. Dari jumlah tersebut, 42 orang mengikuti prosesi pelantikan secara langsung, sementara sisanya bergabung secara daring.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen kementerian dalam memastikan pelayanan haji dan umrah berjalan optimal, mulai dari tahap pendaftaran, pembinaan, keberangkatan, hingga kepulangan jemaah ke Tanah Air.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa pejabat yang dilantik memikul tanggung jawab besar untuk menghadirkan layanan yang lebih humanis dan solutif.

“Jemaah adalah pusat dari seluruh kerja kita. Setiap kebijakan, setiap prosedur, dan setiap layanan harus dirasakan manfaatnya secara langsung oleh jemaah. Mereka adalah tamu Allah yang harus kita layani dengan hormat, empati, dan profesionalisme,” tegasnya dalam acara pelantikan di Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah pejabat pusat turut dilantik, di antaranya AA Gunawan sebagai Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), serta Imam Saroni sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Bagian Penatausahaan, Penghapusan, dan Pengadaan BMN di lingkungan biro yang sama.

Penguatan sektor keuangan dan pengelolaan BMN dinilai krusial untuk menunjang kesiapan sarana dan prasarana pelayanan jemaah. Tata kelola anggaran dan aset yang transparan serta akuntabel diyakini berdampak langsung terhadap mutu fasilitas, kesiapan operasional, dan kelancaran layanan baik di pusat maupun daerah.

Dalam arahannya, Dahnil juga menggarisbawahi pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik.

“Integritas adalah harga mati. Setiap rupiah anggaran dan setiap aset negara harus dikelola secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Kepercayaan jemaah kepada negara hanya bisa dijaga dengan komitmen moral yang kuat dari seluruh pejabat dan pegawai,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pelayanan prima tidak hanya diukur dari kecepatan atau kelengkapan fasilitas, tetapi juga dari tata kelola yang bersih serta akuntabilitas dalam setiap proses kerja.

Penguatan struktur kepemimpinan ini diarahkan untuk mendorong proses layanan yang lebih sederhana dan mudah dipahami, penyediaan informasi yang terbuka dan mudah diakses, penanganan pengaduan secara responsif, kesiapan Asrama Haji yang nyaman dan representatif, serta pendampingan maksimal bagi jemaah lanjut usia dan berkebutuhan khusus.

Pejabat di tingkat pusat diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang adaptif dan berbasis kebutuhan jemaah. Sementara itu, pejabat di daerah, asrama haji, dan unit vertikal menjadi ujung tombak dalam memastikan kualitas pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat.

Selain penguatan struktur, kementerian juga terus mendorong transformasi digital guna mempermudah akses layanan, meningkatkan efisiensi, serta mengurangi hambatan administratif.

Pelantikan ini ditegaskan bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan bagian dari upaya membangun budaya kerja yang menempatkan kenyamanan dan perlindungan jemaah sebagai prioritas utama. Melalui langkah tersebut, kementerian berharap setiap jemaah Indonesia dapat menunaikan ibadah dengan rasa aman, nyaman, dan tenang, didukung sistem pelayanan yang profesional dan bertanggung jawab.

Moh Purwadi/Disway