Politik . 27/02/2026, 13:22 WIB
Penulis : Sigit Nugroho | Editor : Sigit Nugroho
fin.co.id - Presiden Prabowo Subianto sedang berupaya keras menstimulasi ekonomi Indonesia melalui delapan program unggulan. Namun, keberhasilan strategi "big push" ini kini menghadapi tantangan serius.
Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan strategi ambisius yang dikenal sebagai "big push". Langkah ini bertujuan memberantas masalah struktural bangsa melalui delapan program unggulan yang dirancang secara besar, cepat, dan terkoordinasi.
Namun, harapan besar untuk perbaikan ekonomi kini terancam. Adidaya Institute, sebuah lembaga analisis, menyuarakan keprihatinan mendalam. Mereka secara tegas mendesak Presiden Prabowo untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, bahkan reshuffle, terhadap jajaran menterinya. Kritikan ini muncul karena dianggap ada menteri yang bekerja lamban dan tidak kompeten dalam mengeksekusi program-program krusial tersebut.
Inti dari strategi "big push" memang menuntut kecepatan respons dan koordinasi yang sangat ketat antar kementerian. Sayangnya, efektivitas langkah pemerintah ini terganjal oleh kinerja para pembantu presiden. Kinerja tersebut dinilai belum mampu memberikan dampak ekonomi nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Ekonom dari Adidaya Institute, Bramastyo B. Prastowo, memberikan pandangan yang lugas. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak perlu ragu sedikit pun untuk mengganti menteri. Penggantian ini harus dilakukan jika menteri tersebut kinerjanya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Menurut Bramastyo, kabinet pemerintahan seharusnya diisi oleh figur-figur yang benar-benar memahami kerangka kerja strategis. Mereka seharusnya menjadi motor penggerak, bukan justru menjadi batu sandungan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Presiden Prabowo tengah menjalankan 8 program unggulan sebagai strategi big push: besar, cepat dan terkoordinasi untuk menyelesaikan masalah struktural bangsa,” ujar Bramastyo dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Rabu, 25 Februari 2026. Ia melanjutkan, “Karena itu, evaluasi dan reshuffle menteri harus berbasis kinerja yang bisa dicek publik. Siapa yang tidak mampu mengeksekusi, tidak transparan dan tidak menghasilkan dampak nyata wajib diganti.”
Bramastyo menambahkan penekanan kuat. Visi besar yang diusung Presiden Prabowo mustahil terealisasi jika kabinet tidak diperkuat oleh para "delivery leaders" atau menteri yang benar-benar bertindak sebagai eksekutor. Ia menilai, posisi menteri saat ini bukan tempat bagi sekadar komunikator ulung. Sebaliknya, mereka harus menjadi penggerak ekonomi di lapangan, sosok yang mampu mendorong roda perekonomian secara nyata.
Kritik yang dilontarkan Adidaya Institute bukan tanpa dasar yang kuat. Lembaga ini memiliki landasan kokoh berupa hasil survei ahli yang mereka lakukan. Survei ini berlangsung selama periode Desember 2025 hingga Februari 2026, mencakup 12 kota besar di seluruh Indonesia.
Sebanyak 72 responden ahli dilibatkan dalam riset ini. Mereka berasal dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, birokrat, pelaku usaha, hingga anggota legislatif. Keberagaman latar belakang responden ini memastikan objektivitas dan kedalaman analisis.
Data yang terungkap dari survei ini sangat menarik. Setidaknya ada tiga program unggulan yang dinilai memiliki potensi luar biasa untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia. Ketiga program tersebut adalah Kampung Nelayan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan proyek pembangunan 3 Juta Rumah.
Menariknya, sebanyak 43 persen dari responden ahli meyakini bahwa ketiga program ini mampu menciptakan produksi barang dan jasa secara signifikan. Lebih lanjut, program-program ini diprediksi mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah masif. Tak hanya itu, perputaran uang di daerah juga diprediksi akan meningkat pesat berkat eksekusi program-program ini.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media