Timur Tengah Memanas! Iran Minta Bantuan Rusia dan China Usai Dibombardir Israel-AS, Negosiasi Rudal Canggih Terus Berjalan!

fin.co.id - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memasuki babak baru. Iran disebut telah meminta bantuan militer kepada Rusia dan China setelah negaranya dibombardir dalam konflik yang dikenal sebagai “Perang 12 Hari” dengan Israel pada Juni 2025.

Menurut laporan DSM dan diperkuat oleh pemberitaan Financial Times, pemerintah Iran mempercepat negosiasi dengan Moskow dan Beijing untuk pengadaan sistem rudal canggih, bahkan setelah embargo senjata internasional kembali diberlakukan pada September 2025.

Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam strategi pertahanan Teheran yang kini berupaya memperkuat sistem militernya di tengah tekanan sanksi dan ancaman militer dari Barat.

Iran selama bertahun-tahun dilarang melakukan perdagangan senjata legal sebagai bagian dari upaya internasional menekan program nuklirnya.

Pada 2015, lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB ditambah Jerman mencapai kesepakatan nuklir dengan Iran yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Kesepakatan itu memberikan keringanan sanksi, termasuk pengakhiran embargo senjata setelah delapan tahun. Embargo resmi berakhir pada Oktober 2023, dan Iran bergerak cepat menandatangani sejumlah perjanjian senjata, termasuk pemesanan pesawat tempur Rusia dan teknologi rudal dari China.

Namun situasi berubah drastis setelah Amerika Serikat di bawah pemerintahan pertama Donald Trump keluar dari kesepakatan pada 2018. Ketegangan kembali meningkat ketika Trump kembali ke Gedung Putih pada 2025 dan membuka babak dialog baru dengan Iran.

Dialog tersebut tak menghasilkan kemajuan berarti. Pada 12 Juni 2025, International Atomic Energy Agency (IAEA) menyatakan Iran melanggar komitmen nuklirnya. Sehari kemudian, Israel meluncurkan Operasi Rising Lion yang memicu perang terbatas selama hampir dua minggu.

Serangan udara Israel dan kemudian Amerika menghantam situs militer serta fasilitas nuklir Iran, menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur strategis negara tersebut.

Negara-negara E3—Prancis, Jerman, dan Inggris—mencoba membuka dialog alternatif dengan Teheran, tetapi upaya itu gagal. Pada akhir Agustus, E3 menyatakan Iran melanggar komitmennya, memicu mekanisme “snapback” Resolusi 2231 yang memulihkan embargo senjata pada akhir September 2025.

Rusia dan China Tolak Legalitas Sanksi

Baik Moskow maupun Beijing menolak legalitas pemberlakuan kembali sanksi tersebut.

Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menyatakan bahwa Rusia tidak mengakui pemberlakuan kembali sanksi itu.

Sementara Kementerian Luar Negeri China menegaskan bahwa Beijing “dengan tegas menentang pembatasan sepihak dan ilegal.”