Kemlu Mulai Evakuasi Tahap Pertama WNI Dari Iran Melalui Jalur Azerbaijan

fin.co.id – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) resmi memulai proses evakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang terjebak di tengah berkecamuknya perang di Iran. Langkah penyelamatan ini mulai dilakukan secara bertahap pada hari ini, Jumat 6 Maret 2026, seiring dengan situasi keamanan yang semakin memburuk di wilayah tersebut.

Plt Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, menjelaskan bahwa pemerintah terus mencermati eskalasi konflik yang terjadi. Untuk tahap awal, tim evakuasi telah menetapkan jalur darat melalui Azerbaijan sebagai rute penyelamatan utama. Penentuan jalur ini dilakukan berdasarkan pertimbangan kondisi riil di lapangan serta koordinasi intensif antara KBRI Teheran dan KBRI Azerbaijan.

"Tentunya mencermati perkembangan situasi dan keamanan di Iran, evakuasi WNI di Iran akan dimulai secara bertahap hari ini melalui Azerbaijan," ujar Heni dalam keterangan resminya di Gedung Kemlu RI, Jakarta Pusat.

Pada gelombang pertama ini, sebanyak 32 orang WNI dilaporkan sedang dalam proses pemulangan. Angka ini kemungkinan besar akan terus bertambah mengingat proses pendataan dan pemantauan di zona konflik masih terus berjalan. Situasi di Iran sendiri dilaporkan sangat mencekam setelah serangan beruntun dari Amerika Serikat dan Israel yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada akhir Februari lalu.

Data dari Al-Jazeera melaporkan bahwa korban tewas akibat serangan udara tersebut telah menembus angka 1.000 jiwa. Balasan serangan dari pihak Iran ke pangkalan-pangkalan militer AS di Semenanjung Arab pun semakin memperkeruh keadaan. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda gencatan senjata yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang bertikai.

Pemerintah Indonesia terus berupaya memastikan seluruh WNI di Iran mendapatkan perlindungan maksimal dan dapat segera dipulangkan ke tanah air dengan selamat. Kemlu juga mengimbau keluarga WNI di Indonesia untuk tetap tenang sembari menunggu perkembangan informasi lebih lanjut dari jalur komunikasi resmi pemerintah.