.png)
Menurut Sjafrie, meskipun Indonesia awalnya siap mengirim hingga puluhan ribu personel, realitas di lapangan menunjukkan negara lain hanya mengirim ratusan pasukan.
“Awalnya kita siap 20.000, tapi melihat perkembangan sekarang, kita siapkan sekitar 8.000 personel,” kata Sjafrie.
Ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap bergantung pada dinamika internasional dan kepentingan nasional Indonesia.
Ada Syarat Ketat untuk Pengiriman Pasukan
Meski rencana pengiriman pasukan kini ditunda, pemerintah Indonesia sebelumnya telah menetapkan sejumlah ketentuan ketat sebelum TNI bisa dikerahkan ke Gaza.
Beberapa syarat utama yang disampaikan antara lain:
-
Indonesia berhak menentukan lokasi penempatan pasukan di Gaza
-
Mandat misi harus jelas dan tidak melanggar kepentingan nasional
-
Harus ada persetujuan dari pihak Palestina
-
Tugas yang diberikan bersifat stabilisasi dan kemanusiaan
Ketentuan ini dianggap penting untuk memastikan bahwa keterlibatan Indonesia benar-benar mendukung upaya perdamaian dan tidak memicu konflik baru.
Pemerintah Tetap Siaga
Meski saat ini dibekukan, pemerintah menegaskan bahwa kesiapan militer Indonesia tetap terjaga. Pasukan TNI masih berada dalam kondisi siap siaga jika sewaktu-waktu pemerintah memutuskan untuk kembali melanjutkan rencana tersebut.
Menurut Sjafrie, perubahan keputusan bisa terjadi sewaktu-waktu karena situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah sangat cepat berubah.
“Dinamika geopolitik sangat tinggi. Jadi kita selalu menunggu perkembangan terbaru,” ujarnya.
Desakan Publik di Dalam Negeri
Di dalam negeri, keputusan pembekuan Board of Peace ini juga tidak lepas dari tekanan publik yang menilai keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut perlu dievaluasi.
Sejumlah pengamat hubungan internasional menilai langkah Indonesia menunda keterlibatan merupakan pilihan realistis di tengah eskalasi konflik regional.
