Pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi di Riau Ditegaskan Berbasis Kolaborasi, Tanpa Dana APBD dan Baznas

fin.co.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memastikan bahwa pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi yang digagas Polda Riau sejak awal tidak bergantung pada dukungan anggaran dari pemerintah daerah maupun Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menjelaskan bahwa proyek tersebut lahir dari inisiatif kolaboratif yang bertujuan menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses infrastruktur.

“Sejak awal, Polda Riau tidak pernah meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Riau maupun Baznas terkait pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi. Ini murni gerakan kolaboratif yang dibangun atas semangat gotong royong,” ujar SF Hariyanto, Jumat, 20 Maret 2026.

Menurutnya, pendekatan yang diusung Polda Riau menjadi contoh positif dalam pembangunan infrastruktur yang melibatkan berbagai pihak tanpa membebani keuangan negara maupun dana sosial masyarakat.

“Yang dibangun adalah semangat kebersamaan. Ada kontribusi dari dunia usaha melalui CSR, ada partisipasi masyarakat, dan ini menjadi model pembangunan yang sangat positif,” lanjutnya.

Ia juga menilai pembangunan jembatan tersebut sejalan dengan kebijakan nasional yang mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Arahan tersebut kemudian diteruskan kepada seluruh jajaran kepolisian daerah, termasuk Polda Riau, agar aktif dalam mendorong pembangunan infrastruktur sederhana yang dapat meningkatkan konektivitas wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks ini, Polda Riau dinilai tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga berperan sebagai bagian dari solusi dalam pemerataan pembangunan, terutama di daerah yang masih membutuhkan akses dasar.

Di sisi lain, Polda Riau turut mengapresiasi rencana kontribusi dari Baznas Provinsi Riau yang sebelumnya berniat mendukung pembangunan tersebut.

Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Karorena) Polda Riau, Kombes Pol Daniel Muharam, menyebut niat tersebut sebagai bentuk kepedulian sosial yang patut diapresiasi.

“Pada prinsipnya, kami sangat mengapresiasi niat baik Baznas Riau. Ini menunjukkan bahwa semangat gotong royong dan kepedulian terhadap masyarakat masih sangat kuat,” ujar Daniel.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebutuhan pembiayaan proyek sudah tercukupi melalui skema yang telah disiapkan sejak awal.

“Pembangunan jembatan ini sejak awal kami dorong melalui pendekatan pentahelix, melibatkan pemerintah, dunia usaha melalui CSR, akademisi, masyarakat, serta media. Alhamdulillah, kebutuhan pembiayaan dapat terpenuhi,” jelasnya.

Ia menambahkan, sebagian besar pendanaan berasal dari kontribusi perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR) serta partisipasi masyarakat.

Sementara itu, Baznas Provinsi Riau memutuskan untuk membatalkan rencana pemberian bantuan sebesar Rp3 miliar dalam proyek tersebut. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan perkembangan situasi dan respons publik.