Penghapusan Diskon Listrik 2026 Picu Kritik, Ekonom Soroti Risiko Inflasi dan Daya Beli

fin.co.id - Kebijakan peniadaan diskon tarif listrik pada 2026 masih menuai kritik dari berbagai pihak. Sejumlah ekonom menilai langkah ini berpotensi memberi tekanan terhadap inflasi dan kondisi ekonomi masyarakat.

Ekonom dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita menjelaskan, secara struktural kebijakan tersebut memiliki risiko cukup besar. Ia menilai dampaknya tidak hanya pada kenaikan biaya, tetapi juga dapat melemahkan daya beli, dan menekan sektor usaha.

"Dampaknya langsung, harga naik atau usaha mati pelan-pelan, akan terjadi penyesuaian tarif atau penurunan kualitas layanan. Jadi ini juga bisa menghambat ambisi ekonomi digital kalau tidak diantisipasi," jelas Ronny ketika dihubungi oleh Disway Group, Selasa, 24 Maret 2026.

Ronny menambahkan, sektor dengan kebutuhan listrik tinggi diperkirakan akan merasakan dampak paling signifikan.

"Yang paling terpukul adalah sektor dengan intensitas listrik tinggi sekaligus margin tipis. Pertama, industri manufaktur ringan seperti tekstil, alas kaki, makanan-minuman. Sudah tertekan impor, sekarang kena biaya energi," pungkas Ronny.

"Risikonya, margin tergerus atau harga naik, ujungnya daya saing turun. Kedua, UMKM & sektor informal. Warung makan, laundry, bengkel, usaha rumahan, mereka tidak punya efisiensi skala," tambahnya.

Dampak Inflasi Jadi Perhatian

Lebih lanjut, Ronny menekankan bahwa listrik merupakan bagian dari komponen harga yang diatur pemerintah atau administered prices dalam struktur inflasi Indonesia.

"Yang sering dikesampingkan adalah, adanya second-round effect, di mana biaya produksi naik, harga barang/jasa ikut naik)," pungkasnya.

Ia juga mengingatkan adanya dampak psikologis di masyarakat akibat kebijakan ini.

"Tagihan listrik naik, masyarakat merasa “semua mahal”, ini bisa memicu inflation expectation, yang justru berbahaya. Jadi kalau pemerintah bilang “ini hanya faktor sementara”, ya benar secara teknis, tapi kurang jujur dari sisi dampak sosial-ekonominya," tutur Ronny.

Pemerintah Alihkan Stimulus

Sebagai langkah pengganti, pemerintah disebut mengalihkan stimulus ke sektor lain, terutama transportasi dan bantuan sosial.

Sejumlah program yang telah disiapkan meliputi:

• Diskon tiket pesawat, kereta api, dan kapal laut
• Potongan tarif tol selama periode mudik
• Bantuan pangan bagi jutaan keluarga