Internasional . 27/03/2026, 07:44 WIB
Penulis : Afdal Namakule | Editor : Afdal Namakule
“Kali ini, pemerintah tidak akan bisa mengatakan, 'Saya tidak tahu.' Ini adalah kepala staf yang mereka tunjuk, dan mereka tidak akan bisa mempolitisasi dia dan mengalihkan kesalahan kepadanya,” kata Lapid, menambahkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak akan bisa mengatakan, “Saya tidak bertanggung jawab.”
Ia pun mendesak pemerintah mengambil langkah tegas, termasuk terhadap kelompok yang menolak wajib militer.
Pemimpin Yesh Atid itu menyerukan agar pemerintah “menghentikan sikap pengecutnya” dan “segera menghentikan semua pendanaan kepada para penghindar wajib militer ultra-Ortodoks, mengirim polisi militer untuk mengejar para desertir, dan mewajibkan wajib militer bagi kaum ultra-Ortodoks tanpa ragu-ragu.”
Lapid juga menyinggung meningkatnya ketegangan di wilayah Tepi Barat. Ia menyatakan pemerintah perlu mengambil tindakan tegas terhadap kekerasan yang terjadi.
Ia bahkan meminta pemerintah untuk “mencabut wewenang” dari Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir serta mengerahkan seluruh kemampuan penegakan hukum.
“Selama 13 tahun, saya telah menjadi anggota kabinet keamanan dan forum keamanan paling sensitif di Negara Israel,” kata Lapid, seraya memperingatkan bahwa “dalam 13 tahun itu, saya tidak ingat pernah menerima peringatan sekeras yang disampaikan tadi malam.” *
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media