Lagi! Anggaran BGN Disorot, Pengadaan Tablet Rp17,9 Juta per Unit Dinilai Aneh: Harga Pasaran Jauh Lebih Murah!

fin.co.id - Sorotan publik terhadap pengelolaan anggaran pemerintah kembali mencuat. Kali ini perhatian tertuju pada rincian belanja tahun 2025 milik Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengalokasikan dana sekitar Rp6,9 miliar untuk pengadaan kaos kaki bagi petugas program gizi di lapangan.

Isu ini mencuat di tengah polemik sebelumnya mengenai pengadaan ribuan sepeda motor listrik dalam program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Banyak pihak menilai struktur anggaran tersebut menimbulkan pertanyaan tentang skala prioritas, terutama karena anggaran untuk sektor makanan justru tercatat sebagai yang paling kecil dibanding beberapa pos belanja lainnya.

Rp6,9 Miliar untuk 17 Ribu Pasang Kaos Kaki

Berdasarkan dokumen rencana belanja tahun 2025, BGN menganggarkan dana sebesar Rp6,9 miliar untuk pengadaan sekitar 17.000 pasang kaos kaki bagi Satuan Petugas Program Gizi (SPPG).

Jika dihitung secara rata-rata, harga satu pasang kaos kaki yang tercantum dalam sistem pengadaan pemerintah atau e-katalog mencapai sekitar Rp100.000 per pasang.

Pengadaan tersebut merupakan bagian dari paket belanja pakaian kerja dan perlengkapan operasional bagi petugas yang bertugas menjalankan program MBG di berbagai wilayah.

Pemerintah melalui keterangan resmi menyatakan bahwa pengadaan kaos kaki tersebut bukanlah pengeluaran yang bersifat konsumtif.

Menurut penjelasan pemerintah, perlengkapan tersebut disediakan sebagai bagian dari standar operasional kerja bagi petugas lapangan yang terlibat dalam distribusi makanan bergizi kepada masyarakat.

Kaos kaki tersebut akan digunakan bersama dengan perlengkapan lain seperti seragam dan sepatu kerja. Tujuannya antara lain untuk:

• menjaga kebersihan saat bertugas

• meningkatkan keamanan kerja

• menjaga profesionalitas petugas lapangan

Dengan perlengkapan yang memadai, pemerintah berharap distribusi program MBG dapat berjalan lebih tertib dan sesuai standar kesehatan.

Meski telah dijelaskan sebagai kebutuhan operasional, sejumlah pengamat dan masyarakat tetap mempertanyakan struktur anggaran yang dinilai kurang proporsional.

Hal ini karena porsi belanja untuk makanan—yang menjadi inti dari program MBG—justru tercatat lebih kecil dibandingkan beberapa pos pengeluaran lainnya.