Sekolah Rakyat Tanpa Pendaftaran: Mensos Gus Ipul Haramkan Titipan dan KKN

fin.co.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengeluarkan instruksi keras menjelang tahun ajaran baru Sekolah Rakyat (SR). Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa institusi pendidikan ini tidak lagi menggunakan sistem pendaftaran konvensional, melainkan beralih sepenuhnya ke metode penjangkauan berbasis data.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan akses pendidikan hanya menyasar masyarakat yang paling membutuhkan secara akurat. Gus Ipul meminta seluruh kepala sekolah dan guru menjaga integritas agar program ini bebas dari praktik intervensi pihak luar.

Rekrutmen Berbasis Data DTSEN, Bukan Titipan

Gus Ipul menjelaskan bahwa seleksi siswa kini merujuk pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan sistem ini, pemerintah yang akan mendatangi calon siswa yang layak, bukan sebaliknya.

Pihaknya menutup rapat celah praktik "titip-menitip" jabatan atau nama calon siswa. Ia memberikan peringatan keras bahwa tidak ada pengecualian bagi siapapun, termasuk pejabat daerah maupun kementerian.

"Tidak perlu titip-titip, tidak perlu menyodor-nyodorkan nama, tidak boleh di antara kita melakukan KKN. Menteri Sosial tidak bisa titip, juga Bupati tidak bisa titip, Camat, Lurah tidak bisa titip," tegas Gus Ipul dalam keterangan resminya, Rabu, 15 April 2026.

Sanksi Pemecatan bagi Pelaku Kekerasan

Selain transparansi rekrutmen, lingkungan sekolah yang aman menjadi prioritas utama. Kemensos menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap segala bentuk intimidasi maupun pelecehan di lingkungan pendidikan.

Mensos memastikan tindakan tegas berupa pemberhentian langsung akan berlaku bagi tenaga pendidik atau pengelola yang terbukti melakukan pelanggaran serius.

"Siapa pun yang melakukan kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan Sekolah Rakyat, kita akan berikan tindakan keras. Bisa jadi tidak ada lagi peringatan, kita akan langsung berhentikan," ujar Gus Ipul.

Pendidikan di Sekolah Rakyat juga mengedepankan nilai inklusivitas dan perdamaian. Gus Ipul melarang keras adanya tindakan intoleransi dan meminta para pendidik melakukan deteksi dini terhadap perilaku menyimpang siswa guna langkah rehabilitasi sejak dini.

Target Operasional Sekolah Permanen

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof. Mohammad Nuh, menambahkan bahwa esensi Sekolah Rakyat adalah menjamin aksesibilitas bagi kelompok masyarakat paling rentan, khususnya mereka yang berada di Desil 1 dan Desil 2. Meskipun berbasis data resmi, tim lapangan tetap membuka ruang usulan bagi warga yang secara nyata layak namun belum terdata.

Terkait fasilitas fisik, Tenaga Ahli Menteri, Andi, memaparkan fokus pemerintah saat ini adalah transisi menuju sekolah permanen. Pembangunan tahap kedua yang mencakup 100 titik lokasi ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026.

Jika jadwal ini berjalan lancar, seluruh aktivitas belajar mengajar akan berpindah ke bangunan sekolah permanen mulai awal Juli 2026. Pemerintah menjamin proses belajar tetap berjalan stabil selama masa transisi ini berlangsung.